Foto : Hj. Siti Nafsiah
Palangka Raya, Media Dayak
Pendidikan tentunya menjadi salah satu sektor penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus pelaksanaannya sendiri mencakup seluruh wilayah, sebut saja perkotaan hingga pelosok pedesaan. Persoalan kewenangan pendidikan lingkup SMA di daerah yang saat ini ada di provinsi berdampak pada minimnya pengawasan di lapangan.
Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengawasan pendidikan di pelosok khususnya desa-desa terpencil. Pasalnya banyak keluhan dari masyarakat, terkait pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang maksimal di wilayah tersebut.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, yang mebidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), meliputi Pendidikan, kesehatan dan Kepariwisataan Hj Siti Nafsiah, saat ini masih banyak wilayah di Bumi Tambun Bungai yang luput dari pengawasan pendidikan, yang berdampak pada ketidakmaksimalan proses belajar – mengajar.
Salah satunya seperti di wilayah Damang Batu dan Mihing Manasa Kabupaten Gunung Mas, ada keluhan pada SMA setempat terkait tenaga pengajarnya.
“Guru pada kedua SMA itu disampaikan masyarakat terindikasi jarang mengajar,”Ucap Siti Nafsiah, saat dibincangi Mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Kamis (12/3).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) ini juga mengatakan, berdassrkan informasi yang diterimanya dari konstituen disana, alasan dari jarangnya para guru tersebut mengajar dikarenakan letak wilayah yang jauh dan tidak terjangkau sinyal. Hal inilah yang membuat para orang tua disana khawatir kegiatan pendidikan tidak berjalan sesuai harapan, apabila guru kurang aktif dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada siswa.
Selain itu di beberapa daerah lainnya juga mengalami hal yang sama, dimana masih ada guru berstatus ASN, yang jarang mengajar. Rentang kendali yang terlalu jauh, menjadi persoalan dan jelas berdampak pada kualitas pendidikan di daerah setempat. Untuk itu sangat diharapkan agar masalah tersebut, bisa menjadi perhatian jajaran terkait dalam upaya peningkatan disiplin guru.
Selain itu problema lain yang juga jadi sorotan adalah menumpuknya jumlah guru diperkotaan, yang berakibat pada minimnya tenaga pengajar di pedesaan. Sehingga kebanyakan guru-guru maupun tenaga medis atau dokter yang mengabdi di pedesaan, memilih untuk pindah tugas ke perkotaan.
“hal ini juga terindikasi karena kedekatan dengan pejabat daerah atau lainnya, lalu usulan pindah tugas ke kota disetujui. Ini yang jadi persoalan terus menerus terjadi di daerah. Memang tidak bisa dipungkiri, kekurangan fasilitas maupun sarana prasarana di pelosok desa, juga jadi alasan utama pindah tugas. Ironisnya insentif yang tidak sesuai harapan, ditambah minimnya segala macam kebutuhan, menjadi latar belakang utama keinginan bertugas di kota,”Tandas Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.(Nvd)
