kegiatan Sampling Daerah dan Fasilitasi Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas, Rabu (5/11/2025) pagi, bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.(Media Dayak/Ist)
Kuala Kapuas, Media Dayak
Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaksanakan kegiatan Sampling Daerah dan Fasilitasi Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas, Rabu (5/11/2025) pagi, bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BPK RI dan Bappenas, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas dari beberapa perangkat daerah terkait. Dari Pemkab Kapuas hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Ahmad Saribi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Marlina Kasyfiatie, Kepala Dinas Pertanian Edi Dese, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKPP) Vitrianson, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosantik) Hartoni U. Sawang, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kapuas Arnes Satyari Perwitajati, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
Melalui kegiatan ini, BPK RI melakukan pemeriksaan atas efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pemenuhan ketersediaan serta keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional tahun 2023–2025. Kabupaten Kapuas menjadi salah satu daerah sampling yang dikaji dalam pemeriksaan kinerja tersebut.
Dalam paparannya, perwakilan BPK RI, Ikawani Girsang, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah berjalan efektif, termasuk koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Lingkup pembahasan di antaranya meliputi kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program ketahanan pangan, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
Sementara itu, Kepala Bapperida Kapuas Ahmad Saribi menjelaskan, kondisi ekonomi Kabupaten Kapuas terus menunjukkan tren positif setelah pandemi. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah, meskipun masih di bawah tingkat nasional. “Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah,” ungkapnya dalam paparan.
Dari sisi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga telah menetapkan visi jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yaitu Kapuas Sejahtera 2045: Maju, Unggul, Mandiri, dan Berkelanjutan.
Sedangkan dari Dinas Ketahanan Pangan, dipaparkan bahwa secara umum konsumsi pangan masyarakat Kapuas tergolong baik, meskipun masih berada sedikit di bawah standar nasional. Kontribusi utama konsumsi berasal dari padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula. Tingkat keragaman konsumsi pangan pun terbilang cukup baik dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,4.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Dese, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Kapuas telah menjadi salah satu daerah pelaksana Program Strategis Nasional di bidang ketahanan pangan sejak tahun 2020, melalui pengembangan kawasan Food Estate yang kini dikenal sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
“Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah luas lahan sawah baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Kapuas memiliki dua karakteristik lahan, yakni wilayah pasang surut di 12 kecamatan dan non-pasang surut di 5 kecamatan. “Lahan sawah di Kapuas mencakup lebih dari 45 persen dari total baku lahan sawah di Kalimantan Tengah, dengan kontribusi produksi padi terhadap provinsi mencapai sekitar 41 persen pada tahun 2024,” lanjutnya.
Melalui kegiatan pemeriksaan pendahuluan ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kedua, yakni Tanpa Kelaparan. (hmskmf/Lsn)
