API Diminta Perangi Intoleransi Dan Sukseskan Pemilu 2019

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara (Paling depan, kelima dari kanan) foto bersama Ketua Umum DPP API, serta Pengurus DPD dan DPC API Kalteng seusai pelantikan, di Gedung Christian Center, Sabtu (2/3) (Media Dayak/Yanting)

Bacaan Lainnya

Palangka Raya, Media Dayak

       Asosiasi Pendeta Indonesia provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk membantu pemerintah setempat dalam memerangi intoleransi dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran mengatakan, dinamika perubahan sosial dan politik yang berkembang saat ini jangan sampai mempengaruhi budaya Huma Betang yang menjunjung tinggi toleransi.

“Saya berharap kepada pengurus DPD dan DPC API Kalimantan Tengah dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia berdasarkan empat Pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” urai Yuel di acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pendeta Indonesia, Sabtu (2/3)..

Staff ahli Gubernur tersebut berharap, Kehadiran dan keberadaan API di provinsi ini, menjadi rekan kerja pemerintah dalam menjaga dan mensukseskan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Legislatif Pemilu Serentak 2019 ini.

“Harapan saya, API bisa menularkannya ke umatnya hingga betul-betul warga masyarakat khususnya yang beragama Nasrani yang sudah berusia 17 tahun sampai dengan 70 tahun untuk rame-rame nanti ke bilik suara pada tanggal 17 April 2019 sesuai dengan daftar tempat pemilih,” lajut Yuel.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) API Pdt. Harsanto Adi menyebutkan kehadiran API di tanah air untuk membantu Umara (Pemerintah) pemimpin umat (Ulama) untuk memerangi intoleransi yang agak marak terjadi di akhir-akhir ini.

Dikemukakannya, sisi umara atau Pemerintah harus kompak bersama pimpinan dan tokoh agama yang disebut ulama di dalamnya ada pendeta, alim ulama muslim dan umat lainnya menjaga keutuhan bangsa dalam wadah NKRI dan Pancasila.

“Gerakan radikalisme sudah sangat berbahaya, karena tidak hanya memecah belah kerukunan umat beragama namun juga memecah belah bangsa,” urai Ketua Umum DPP API tersebut usai melantik DPD dan DPC API Kalteng di gedung christian center Palangka Raya.

Diakui, menghilangkan sama sekali intolernasi sangat mustahil, sebab munculnya aliran radikalisme. Namun paling tidak intoleransi bisa dikurangi, sehingga tidak memicu gesekan yang bisa meluas, terangnya.

Sebelumnya, Ketua DPD API Kalteng terpilih Bobo Wanto V Badak menyebut pihaknya akan berkomitmen untuk menyatukan umat, khususnya saat menyambut Pemilu 2019.

“Kita akan menjalin konsulidasi khususnya pendeta-pendeta di Kalteng, karena jelas visi-misi kami adalah untuk menjadi mitra pemerintah sehingga sudah selayaknya terlibat untuk mensukseskan Pemilu 2019,” urai Bobo

Dia pun menerangkan, Pilkada 2019 ini sangat menentukan nasib Indonesia selama 5 tahun ke depan sehingga sudah selayaknya menjauhi golongan putih (golput).

“Kita akan ambil bagian dan mengajak umat agar meningkatkan kualitas pesta demokrasi, khususnya di Kalteng,” beber Ketua DPD Kalteng terpilih periode 2019-2024.(YM)

image_print

Pos terkait