Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Forkopimda saat gelar pertemuan bersama Pertamina di Istana Isen Mulang, Kamis (8/5).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama Forkopimda bergerak cepat merespons antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Melalui audiensi bersama Pertamina dan wartawan di Istana Isen Mulang, Kamis (8/5), pemerintah menegaskan penanganan distribusi BBM menjadi prioritas agar masyarakat kembali merasa tenang dan nyaman.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan pihaknya bersama Forkopimda telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi di sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi berjalan dan masyarakat tidak semakin terbebani akibat antrean berkepanjangan.
“Kami ingin masyarakat Kalteng tetap tenang dan nyaman. Pemerintah bersama Forkopimda terus memastikan langkah penanganan dilakukan agar situasi segera kembali kondusif,” ujar Agustiar Sabran.
Dalam pertemuan itu, Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Perwakilan Pertamina, Doni, memastikan stok BBM di Kalteng dalam kondisi aman dan sejumlah langkah percepatan telah dilakukan, termasuk penambahan suplai Pertamax hingga sekitar 200-205 kiloliter per hari serta memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 01.00 WIB.
Selain membahas antrean di SPBU, pemerintah juga menyoroti keberadaan pengecer BBM yang selama ini membantu masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU resmi.
Gubernur menyebut Pemprov Kalteng tengah mengupayakan legalitas bagi pengecer agar distribusi BBM dapat lebih tertata sekaligus mendukung ekonomi kerakyatan. “Kedua, supaya eceran ini jadi legal,” kata Gubernur saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan pengecer dijadikan sub-SPBU.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar distribusi BBM lebih mudah dijangkau masyarakat. Pemprov Kalteng juga telah menyurati BP Migas untuk mengusulkan penambahan kuota BBM sekaligus membuka ruang pembahasan legalitas pengecer.
Di sisi lain, aparat penegak hukum memastikan pengawasan tetap diperketat terhadap praktik penimbunan BBM ilegal. Kapolda Kalteng menyebut pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam penimbunan dan distribusi BBM yang melanggar aturan.
Sementara itu, Pangdam meminta media turut membantu memberikan informasi yang menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan berlebihan terkait ketersediaan BBM. Sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan media dinilai penting untuk menjaga stabilitas distribusi energi di Kalteng.(MMC/YM/AW)
