Anggota DPRD Kalteng Sudarsono .(Media Dayak/DPRD Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Menurutnya, kondisi penurunan pendapatan daerah serta transfer dana dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Benar, kita harus realistis dengan keadaan. Tapi jangan sampai efisiensi diterjemahkan sebagai penghentian program penting. Justru pada saat seperti inilah prioritas harus lebih jelas, agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” kata Sudarsono, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga upaya pengendalian inflasi merupakan pilar utama yang harus dijaga. Sektor-sektor ini, lanjutnya, memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat. “Stabilitas harga kebutuhan pokok, misalnya, tidak hanya soal ekonomi, tapi juga menjaga ketenangan masyarakat,” imbuhnya.
Sudarsono yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menambahkan, efisiensi seharusnya dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas. Hal ini berarti pemerintah daerah dituntut lebih cerdas dalam menyusun skala prioritas, bukan sekadar memangkas belanja.
Lebih jauh, ia menilai perangkat daerah harus berani keluar dari pola lama dan mencari cara baru untuk meningkatkan efektivitas kerja. Inovasi, kreativitas, serta penggunaan teknologi diharapkan bisa menjadi jawaban dalam kondisi fiskal yang tidak longgar. “Jangan sampai efisiensi hanya terjadi di atas kertas, tapi di lapangan pelayanan malah berkurang,” tegasnya.
Politisi senior itu juga mengingatkan agar koordinasi antarinstansi diperkuat. Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik, keterbatasan anggaran bisa dikelola menjadi peluang untuk lebih fokus pada program yang betul-betul bermanfaat.
“Kita harus belajar menyeleksi, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda, dan mana yang harus diefisiensikan tanpa mengganggu kepentingan publik,” ujarnya.
Ia berharap, komitmen menjaga kualitas pelayanan tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan anggaran. Baginya, efisiensi sejati adalah ketika uang negara dikelola secara tepat, efektif, dan hasilnya benar-benar kembali kepada masyarakat.(Ytm/Lsn)
