Anggota DPRD Kalteng Purdiono (Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
Rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat perhatian dari DPRD Kalteng.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu dipikirkan secara matang agar tidak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, di balik wacana efisiensi, ada kebutuhan masyarakat yang tetap harus dipenuhi secara langsung, terutama pada layanan publik seperti kesehatan dan administrasi kependudukan. “Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya, Sabtu (28/3).
Ia menilai, aktivitas ASN tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan di kantor, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk perputaran ekonomi di lingkungan sekitar.
Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan tanpa persiapan yang matang, dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai sektor yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut.
Meski begitu, ia memahami bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan baik, yakni efisiensi penggunaan BBM. Namun, ia berharap langkah yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Menurutnya, kebijakan apa pun seharusnya tidak membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.
Ia pun berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan secara bijak, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan pelayanan publik. “Intinya, jangan sampai niat baik justru berdampak kurang baik bagi masyarakat,” tutupnya.(YM/AW)
