TAPD DAN DPRD BARITO UTARA-TAPD dan DPRD Barito Utara saat melakukan kunjungan kerja di DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka menghadapi refocusing anggaran, Rabu (10/3/2021).(Media Dayak/diskominfosandi barut)
Muara Teweh, Media Dayak
Setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja (Kunker) pada Pemerintah Kota Palangka Raya, rombongan TAPD Kabupaten Barito Utara yang mendampingi DPRD Kabupaten Barito Utara melakukan kunker ke DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (10/3/2021).
Rombongan diterima HM Khemal Nasery Anggota Komisi B bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir M Hasan Busyairi, Wakil Ketua Komisi C bidang Kesejahteraan Rakyat, Dra Sitti Masmah W, Sekretaris DPRD Kota Palangkaraya, dan dari BPKAD Kota Palangka Raya di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Palangka Raya.
Rombongan TAPD Kabupaten Barito Utara terdiri dari Sekretaris Daerah Ir H Jainal Abidin, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Suparmi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir H Rakmat Muratni, Asisten Administrasi Umum Ir Inriaty Karawaheni, Inspektur Drs Elpi Epanop, dan Kepala Bappedalitbang Drs Muhlis dan dari DPRD Kabupaten Barito Utara yakni Ketua DPRD Ir Hj Mery Rukaini, Wakil Ketua I Parmana Setiawan, Wakil Ketua II Sastra Jaya, dan anggota DPRD lainnya.
Kunker menurut Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan refocusing dan strategi yang diambil DPRD Kota Palangka Raya dalam menghadapi refocusing tersebut.
Sementara, Sekda H Jainal Abidin menyampaikan bahwa tujuan diadakannya kunjungan ini adalah untuk bersilaturrahmi disamping untuk mengetahui kiat-kiat dalam pelaksanaan refocusing anggaran antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya HM Khemal Nasery menyampaikan terkait dari pelaksanaan refocusing anggaran, Pemerintah Kabupaten Barito Utara maupun Pemerintah Kota Palangka Raya yang lebih memahami hal teknis tersebut.
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia merasakan dan menerapkan hal yang sama dalam melaksanakan refocusing karena mengikuti pedoman dari Pemerintah Pusat. “Menurut saya yang terpenting adanya harmonisasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya agar segala kebijakan yang diambil tepat,” jelas Khemal.(lna/Lsn)
