Muara Teweh, Media Dayak
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat mengatakan, perencanaan penganggaran yang berkualitas merupakan sebuah kunci sukses bagi penyelenggara daerah yang efektif. Fokus dari evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah beberapa hari kedepan sampai awal Bulan Maret 2025.
Hal ini disampaikannya pada rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan secara Zoom Mething (secara virtual) di seluruh Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, di Barito Utara dilaksanakan di aula Setda lantai I, Kamis (13/2/2024).
Dikatakannya, tujuan dan sasaran dilaksanakannya evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 adalah gambaran perencanaan dan postur anggaran program pembangunan daerahsektoral (perangkat daerah yang terlibat, sebaran anggaran, dan fokus intervensi), kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah (logic model intervensi) sektoral.
Selain itu juga kata dia, permasalahan perencanaan dan penganggran pembangunan sektoral daerah. Potensi ketidakefektifan dan inefisiensi dari sisi perencanaan dan pengangggaran serta rekomendasi perbaikan.
“Harapannya kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yaitu mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang riil dalam mendukung pencapaian target pembangunan,” imbuhnya.
Serta katanya lagi mampu mengidentifiikasi dan memetakan intervensi, program, belanja yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pembangunan sektoral dan meminimalisir silo dan ego sektoral perangkat daerah dan pola kerja sama dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) akan semakin jelas dan lebih akuntabel.
Program yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah tidak ada yang bisa dikerjakan secara single oleh OPD. “Hampir dikatakan multy sektoral, misalkan parawisata atau pendidikan ada OPD lain yang berkontribusi secara akses,” ucapnya.
Tentunya kata Ilham, banyak sector yang akan dikerjakan pada tahun 2025 tentunya dengan membatasi ruang lingkup dengan sasaran 5 (lima) sektor pada ABPD Murni yang disampaikan Pemkab Barito Utara kepada BPKP yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan prevalensi stunting dan UMKM.
“Harapannya, dengan adanya evaluasi ini tentunya bisa sama-sama mendapatkan kualitas yang bisa dimasukan. Dan mengharap pemda dapat mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang riil dari kebutuhan yang mendasar dimasing-masing pemda,” pungkasnya.(lna/Lsn)
