Asisten Ekbang Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, menghadiri secara virtual Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Mendagri di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/2/2025)(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/2/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menyoroti bahwa perizinan menjadi salah satu temuan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan banyaknya pelanggaran yang masih terjadi meskipun telah diterapkan sistem seperti Mal Pelayanan Publik, Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta layanan terpadu di daerah.
“Namun, masih banyak perizinan yang dilakukan secara manual, door-to-door atau person-to-person dengan tatap muka langsung. Hal ini menjadi celah bagi praktik moral hazard seperti pungutan liar, gratifikasi, dan suap,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa selain pembangunan sistem, penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat juga terus dilakukan di bawah koordinasi Irjen Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tapi ini tentu tidak cukup. Diperlukan pengawasan eksternal dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK),” imbuhnya.
Tito berharap, dengan adanya Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, proses perizinan akan lebih transparan, membantu pencegahan korupsi, serta mempermudah dunia usaha. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mempercepat proses perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-5 Januari 2025.
Amalia menjelaskan bahwa pada M5 Januari 2025, 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan tiga provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama penyebab kenaikan IPH adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Secara nasional, lebih banyak kabupaten yang mengalami kenaikan IPH dibandingkan yang mengalami penurunan.
Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Agam dengan perubahan IPH 9,295.
Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Blitar dengan perubahan IPH 7,00%.
Komoditas yang paling berkontribusi dalam kenaikan IPH di kedua wilayah tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Pada Januari 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) mencapai 0,76% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,99.
Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,55% (IHK: 112,06).
Inflasi terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,02% (IHK: 105,90).
Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,52% (IHK: 104,85).
Pada level kabupaten/kota:
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya (4,55%, IHK: 112,06).
Inflasi terendah terjadi di Kota Pontianak (0,02%, IHK: 105,12).
Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Gorontalo (-1,71%, IHK: 105,87).
Inflasi terjadi karena kenaikan harga pada mayoritas kelompok pengeluaran, seperti:
Makanan, minuman, dan tembakau (3,69%)
Pakaian dan alas kaki (1,24%)
Peralatan rumah tangga (1,14%)
Kesehatan (1,84%)
Transportasi (0,76%)
Pendidikan (2,05%)
Penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,47%)
Perawatan pribadi dan jasa lainnya (7,27%)
Namun, beberapa kelompok mengalami penurunan indeks, seperti:
Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (-8,75%)
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-0,30%)
Deflasi month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d) pada Januari 2025 masing-masing tercatat 0,76%. Sementara itu, inflasi inti y-on-y sebesar 2,36%, dengan m-to-m 0,30%, dan y-to-d 0,30%.
Berdasarkan rilis BPS pada 3 Februari 2025, 30 provinsi mengalami inflasi, sedangkan 8 provinsi mengalami deflasi.
Setelah menghadiri Rakor, Sri Widanarni menyoroti bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalteng masih berada di 3,53%, terutama dipengaruhi oleh cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan. Biasanya, lebih banyak komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti beras dan minyak goreng,” ujar Sri.
Ia menegaskan bahwa persiapan matang sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pasar penyeimbang atau pasar murah, guna memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, pengecekan ketersediaan bahan pokok secara rutin perlu dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Dengan adanya pasar murah atau pasar penyeimbang, diharapkan tekanan ekonomi terhadap masyarakat dapat berkurang. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan distribusi lancar dan harga tetap stabil selama Ramadan,” pungkasnya.(MMC/YM/Aw)