Rakor membahas terkait evaluasi Sekolah Gratis yang sudah berjalan. (Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) terus memastikan keberlanjutan Program Sekolah Gratis sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Huma Betang yang menjadi strategi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi daring yang membahas evaluasi pelaksanaan Sekolah Gratis serta penguatan berbagai unit penunjang layanan pendidikan, Sabtu (17/1/2026).
Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri atas pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalteng.
Selain mengevaluasi Program Sekolah Gratis yang telah berjalan, rapat juga membahas persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sejumlah sekolah yang sepenuhnya membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan hanya mengandalkan pendanaan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan BOS Daerah (BOSDA).
Namun demikian, Reza mengungkapkan bahwa di beberapa sekolah masih diterapkan skema subsidi silang. Peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan dari pungutan tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah yang bijak dan patut diapresiasi. “Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan publik. Karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegas Reza.
Ia juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran akibat penurunan signifikan APBD Provinsi Kalteng. Dari sebelumnya sekitar Rp10,2 triliun, kini APBD berada di kisaran Rp5,3 triliun. Kondisi tersebut berdampak langsung pada alokasi anggaran pendidikan yang mengalami penurunan hampir 45 persen.
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan tingkat kepuasan peserta didik di Kalteng telah mencapai 97,3 persen dan capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Untuk menjawab stigma negatif terkait pengelolaan dana BOS dan BOSDA di masa lalu, Disdik Kalteng mendorong peningkatan transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan mudah dipantau.
“Pak Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menginginkan agar Program Sekolah Gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik dari keluarga tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi perhatian utama beliau dan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
Melalui rapat koordinasi ini, Disdik Kalteng berharap sinergi antara dinas, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh tenaga pendidik semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik di seluruh wilayah Kalteng.(MMC/Ytm/Lsn)
