Fahrizal Fitri
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah(Kalteng)beberapa waktu lalu sudah melakukan pertemuan dengan Kementarian Dalam Negeri(Kemendagri)terkait pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satu yang dikomunikasikan, yakni mengenai Peraturan Kemengari perihal penganggaran untuk pesta demokrasi tersebut.
Sekretaris Daerah(Sekda)Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan penyelenggara pilkada di tingkat provinsi untuk mematangkan kembali usulan anggaran yang sebelumnya sudah diajukan.
“Nanti pemerintah komunikasikan lagi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum, terutama berkaitan dengan anggaran. Memang kemarin sudah pertemuan juga dengan Kemendagri berkaitan dengan aturan, sehingga di provinsi perlu dimatangkan lagi,” katanya kepada pers, Kamis (22/8)
Sekda menyebutkan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah memiliki gambaran mengenai besaran anggaran yang akan dikucurkan pada tahapa awal, yakni pada 2019 ini. Pada tahap awal ini kemungkinan pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp10-15 miliar.
“Nanti di 2020 yang merupakan tahun penyelenggaraan akan dianggarkan full sesuai kebutuhan. Jadi ini yang juga nantinya dibahas bersama dengan penyelengara. Tentunya apa-apa saja yang dibutuhkan akan dilihat lagi seberapa besar anggarannnya,” ucapnya.
Diketahui, usulan anggaran dari KPU kurang lebih sebesar Rp356 miliar, dan dari Bawaslu kurang lebih Rp122 miliar. Terkait hal tersebut pemerintah segera melakukan pembahasan, terutama dari sisi kesiapan anggaran. Hal tersebut dilakukan karena yang disampaikan ini masih berupa usulan, sehingga harus dievaluasi sebarapa jauh keperluan yang sebenarnya.
Disampaikan Sekda, pembahasan tersebut untuk mempertajam kembali usulan yang disampaikan tersebut. Jika memang anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaran bisa dikurangi, maka diharapkan pelaksanaan Pilkada nantinya tetap sukses meski dengan biaya yang efisien.
“Kalau usulan anggaran dari pengamanan, dalam hal ini TNI dan Polri belum masuk. Tapi nanti akan libat lagi, apakah menjadi satu dengan KPU atau terpisah sendiri. Namun yang pasti soal anggaran ini akan diperhatikan oleh pemerintah,” tutup Sekda.(YM)
