Kaban KesbangPol Barito Utara, Rayadi
Muara Teweh, Media Dayak
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi menyampaikan pandangannya terkait dinamika yang berkembang di tengah masyarakat tentang pengelolaan lahan, keterlibatan desa, dan hubungan antara masyarakat dengan dunia usaha di sekitar kawasan hutan.
Dalam pernyataannya di Muara Teweh, Selasa (27/5/2025), Rayadi menanggapi berbagai persepsi dan keluhan yang berkembang di masyarakat, termasuk anggapan bahwa pemerintah daerah tidak menyediakan regulasi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam membuat dokumen terkait tanah atau lahan.
“Saya mencoba memahami persoalan ini dari berbagai sisi. Faktanya, ketentuan mengenai lahan dan pemberdayaan sudah cukup jelas. Hanya saja, pemerintah desa selama ini kurang berdampingan dan belum menunjukkan ketegasan dalam menjalankannya,” ujarnya.
Rayadi juga menegaskan bahwa hingga kini belum ditemukan aturan yang secara eksplisit mengamanatkan daerah untuk membentuk regulasi khusus tentang hal tersebut. Karena itu, yang terpenting menurutnya adalah meningkatkan upaya pembinaan yang menyeluruh kepada desa, masyarakat desa, dan juga perusahaan.
“Kita jangan cepat menyalahkan satu pihak. Bisa jadi, baik masyarakat maupun perusahaan sama-sama memiliki andil dalam munculnya konflik atau masalah yang terjadi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rayadi menyinggung situasi global dan kebutuhan nasional yang menuntut peran aktif dari semua level pemerintahan, termasuk daerah, dalam menyukseskan program strategis Presiden RI.
Ia menyebut bahwa dalam situasi seperti ini, tugas fasilitasi dan mediasi atas berbagai konflik sering diarahkan ke Badan Kesbangpol, karena dinilai sebagai lembaga yang memiliki posisi independen dan menjaga integritas kebangsaan.
“Kesbangpol dipandang lebih netral karena memiliki struktur Kamarol yang menjaga ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Maka harapannya, Kesbangpol bisa menjadi ruang dialog dan mediasi yang adil, tidak terpengaruh oleh tekanan maupun kepentingan sponsor,” tegasnya.
Rayadi juga mengajak seluruh pihak untuk melihat konflik secara jernih dan menyelesaikannya dengan pendekatan integratif, bukan sektoral.
“Solusi terbaik adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Mari kita bangun komunikasi yang sehat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan harmoni di wilayah kita,” pungkasnya.(lna/Lsn)
