Pj Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden saat memimpin Rapat Koordinasi terkait Capaian dan Kendala Pelaksanaan Aksi Stranas PK di Provinsi Kalteng Rabu (3/6/2026)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan persiapan kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut membahas capaian serta kendala pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Kalteng sekaligus memastikan kesiapan perangkat daerah yang akan terlibat dalam agenda kunjungan tim evaluasi.
Dalam arahannya, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pelaksanaan Stranas PK merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng berkomitmen penuh mendukung implementasi Stranas PK guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Linae juga meminta seluruh perangkat daerah yang akan menjadi lokus kunjungan untuk menyiapkan data, dokumen, dan materi pendukung secara optimal agar proses evaluasi berjalan lancar.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK dapat memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalteng Eko Sulistiono menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan kesiapan seluruh pihak yang akan terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK.
Menurutnya, tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga didampingi sejumlah kementerian terkait yang mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam implementasinya,” jelas Eko.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan diperoleh masukan konstruktif untuk memperkuat efektivitas program pencegahan korupsi di Kalteng sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. (MMC/YM/Aw)
