Sekda Kalteng Linae Victoria Aden saat pimpin Rapat Persiapan Penguatan Peran Kepala Daerah dan Lurah dalam Mewujudkan Kalteng yang Siap Mengantisipasi Bencana Alam dan Bebas Karhutla, Jumat (24/7).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden memimpin rapat persiapan penguatan peran kepala daerah dan lurah dalam mewujudkan Kalteng yang siap mengantisipasi bencana alam dan bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat digelar di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (24/7/2026).
Rapat membahas pemantapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari penentuan jadwal, lokasi, kebutuhan anggaran hingga penguatan koordinasi lintas perangkat daerah sebagai upaya mendukung pencegahan dan penanganan karhutla di Kalteng.
Linae Victoria Aden menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah desa, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan penanganan bencana dan pengelolaan kawasan hutan.
“Kemarin yang memegang peranan hanya pemerintah desa. Padahal, Dinas Kehutanan, BPBD, dan perangkat daerah terkait juga harus terlibat. Tolong pastikan kehadiran seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan karhutla,” tegas Linae.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak ragu menetapkan status siaga darurat karhutla apabila wilayahnya memang rawan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi dasar untuk mempercepat dukungan dari pemerintah pusat.
“Kalau memang daerahnya rawan karhutla, jangan ragu menetapkan status siaga darurat. Kita tidak perlu malu mengakui keterbatasan. Justru dengan itu kita bisa memperoleh dukungan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining menyatakan kesiapan mendukung penyediaan data dan mengusulkan narasumber dari instansi yang memiliki kewenangan langsung di bidang penataan ruang maupun penanganan karhutla.
Sementara itu, Kepala DPMD Kalteng Aryawan menyebut jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 1.700 orang sehingga diperlukan perencanaan matang terkait lokasi, pembagian sesi, sarana prasarana, dan anggaran kegiatan.
Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Sekda mengarahkan seluruh perangkat daerah segera menyusun sejumlah alternatif pelaksanaan kegiatan beserta analisis kelebihan, kekurangan, kebutuhan anggaran, dan pertimbangan teknis untuk disampaikan kepada Gubernur Kalteng sebagai dasar penetapan jadwal serta mekanisme pelaksanaan rapat koordinasi.(MMC/YM/AW)
