Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko saat menyampaikan sambutan, Rabu (7/5/2025).(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemprov Kalteng melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) secara resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, Rabu (7/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sei Kapuas BPSDM Provinsi Kalteng ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Sebanyak 34 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugas sesuai standar kompetensi jabatan. Selain sebagai instrumen penilaian objektif, uji kompetensi ini juga menjadi sarana pembinaan karier berbasis kompetensi untuk mencetak aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada hasil kerja berkualitas.
Dalam sambutannya, Yuas Elko menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan wujud dari misi pembangunan nasional, khususnya Asta Cita poin kedua dan kelima: mewujudkan masyarakat yang maju, berkepribadian, dan berkebudayaan, serta mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ia menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas menjadi fondasi penting dalam reformasi birokrasi.
“Polisi Pamong Praja adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Dalam tugasnya menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, Satpol PP dituntut memiliki integritas tinggi, kompetensi teknis yang memadai, serta kemampuan komunikasi sosial yang baik. Sertifikasi ini adalah langkah nyata dalam mendukung Asta Cita, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum,” ujarnya.
Yuas juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk membangun ASN yang adaptif, kompeten, dan profesional, sejalan dengan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju serta nilai-nilai BerAKHLAK sebagai core values ASN.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Rahmawati, melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi terakreditasi. Proses uji mencakup penilaian administratif, teknis, dan praktik lapangan yang relevan dengan tugas-tugas Satpol PP.
“Uji kompetensi ini tidak hanya menilai kelayakan administratif, tetapi juga membentuk aparatur yang humanis, disiplin, dan profesional. Ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung Asta Cita ketiga: memperkuat sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” jelasnya.
Rahmawati menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak strategis bagi pemerintah daerah dalam menciptakan penanganan kasus yang lebih transparan, responsif terhadap konflik sosial, dan memperkuat peran Satpol PP dalam perlindungan masyarakat serta penegakan hukum daerah.
“Selain memperkuat kapasitas individu ASN, pelaksanaan uji kompetensi ini juga menjadi bagian dari pembangunan kelembagaan yang sistematis. Diharapkan kegiatan ini melahirkan aparatur Satpol PP yang menjadi agen perubahan birokrasi, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan,” tutupnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya dalam mewujudkan nilai-nilai Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada kualitas serta karakter sumber daya manusia sebagai motor penggerak kemajuan bangsa.(MMC/YM/Aw)
