SAMPAIKAN JAWABAN-Bupati Barito Utara, H Nadalsyah sampikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2019, di gedung DPRD setempat, Selasa (24/9) kemarin. Media Dayak: Lana)
Muara Teweh, Media Dayak
Setelah sebelumnya disampaikan pandangan umum dari enam fraksi pendukung DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara tentang raperda APBD perubahan tahun anggaran 2019, Selasa (24/9) kemarin Pemerintah Kabupaten Barito Utara menjampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut.
Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum ini dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD di gedung DPRD Kabupaten Barito Utara. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dan dihadiri Bupati Barito Utara H Nadalsyah, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekda H Jainal Abidin, anggota DPRD, unsur FKPD, kepala perangkat daerah dan undangan lainya.
Dalam rapat paripurna ini, Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyampaikan tanggapan dan jawaban sesuai urutan masing-masing fraksi pendukung dewan, dimulai dari Fraksi Partai Demokrat hingga Fraksi Amanah Rakyat Karya Sejahtera.
Untuk Fraksi partai Demokrat (PD), Nadalsyah menyampaikan bahwa sehubungan dengan pertanyaan sejauhmana upaya dilakukan untuk mengatasi kondisi kabut asap yang menyebabkan ISPA, mata merah dan pusing, dijelaskan saat ini Pemkab Barito Utara telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
“Pecegahan dilakukan melalui sosialisasi di desa dan Kelurahan diberikan pemahaman agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan bekerjasama dengan pihak TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat peduli api untuk melakukan pemadaman lahan yang terbakar,” jelasnya.
Sedangkan kata bupati yang akrab disapa H Koyem ini upaya kuratif dilakukan penyediaan rumah oksigen gratis bagi masyarakat sebanyak 18 buah yang tersebar dirumah sakit.
Menanggapi dari fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP), pemerintah menyambut baik sarannya untuk perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
Selanjutnya menanggapi fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemerintah menyambut baik usulan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2019.
“Pemerintah daerah memprioritaskan pergeseran anggaran yang tidak terserap dalam murni tahun anggaran 2019, pada kegiatan yang belum selesai dan sangat diperlukan masyarakat,” ucap Nadalsyah.
Untuk hal-hal yang bersifat teknis, Bupati berharap dapat dibahas dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada tahap selanjutnya.
“Kami pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah yang akan dihasilkan sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata bupati Nadalsyah. (lna)
