Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Hendro Nakalelo saat menyampaikan sambutan Bupati Barito Utara H Nadalsyah pada acara rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Barito Utara serta penyebaran informasi keimigrasian sekaligus pembentukan Timpora tingkat Kecamatan se-Barito Utara tahun 2019 di aula Setda lantai I, Selasa (19/2).(Media Dayak: Lana)
Muara Teweh, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Barito Utara serta penyebaran informasi keimigrasian sekaligus pembentukan Timpora tingkat Kecamatan seKabupaten Barito Utara tahun 2019 di aula Setda lantai I, Selasa (19/2).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palangkaraya Dadan Gunawan SH, MSi, mewakili Kaban KesbangPol, kepala perangkat daerah, Kapolsek, Danramil dan Camat se Barito Utara.
“Keberadaan orang asing atau warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing didaerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan,” kata Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Hendro Nakalelo saat membacakan sambutan Bupati Barut, Nadalsyah pada rapat Timpora.
Dikatakannya, pengawasan terhadap orang asing selain menjadi tugas pokok lembaga imigrasi juga harus didukung oleh semua stakeholder terkait. Koordinasi yang baik akan penyatu paduan gerak dari seluruh potensi dan unit organisasi yang berbeda fungsi, hal ini dilakukan agar benar-benar mengarah kepada sasaran yang sama. “Saya menaruh harapan besar agar tim ini nanti dapat berkoordinasi dengan baik sehingga dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Dilihat dari posisi negara Indonesia yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang, maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara illegal dan tidak bertanggung jawab, misalnya perdagangan manusia (human trafficing), penyelundupan manusia, lalulintas barang terlarang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.
“Kehadiran maupun investasi asing memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. Untuk itu, kehadiran Timpora tingkat kabupaten hingga kecamatan didaerah ini sebagai wadah koordinasi, konsolidasi dan pertukaran informasi tentang perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan hal yang sangat penting,” kata dia.
Akan tetapi katanya dalam prakteknya jangan sampai berlebihan yang pada ujungnya akan mengganggu stabilitas, kenyamanan serta aktifitas investasi di Kabupaten Barito Utara yang dibawa oleh investor asing.
Dalam sambutan itu juga Bupati Barito Utara mengharapkan dengan dibentuknya timpora ini tidak ada lagi perbedaan data antar setiap instansi yang berkompeten sehingga informasi tentang keabsahan data dan kegiatan orang asing di Kabupaten Barito Utara bisa seragam.
Kegiatan ini juga ucapnya dimaksudkan untuk tetap menjamin dan terpeliharanya stabilitas kepentingan nasional dan daerah dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat adanya keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Barito Utara khususnya dan berskala nasional pada umumnya.
Lebih lanjut Hendro menyampaikan anggota tim yang akan terbentuk nanti untuk selalu melakukan koordinasi terhadap pengawasan orang asing tanpa mengurangi tugas fungsi dan wewenang masing-masing instansi.
Kemudian hubungan kerja dilingkungan timpora didasarkan atas prinsip kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan dan kemitraan. Menyiapkan dan menyelenggarakan pertukaran data informasi yang ada kaitannya dengan pengawasan orang asing serta mengajukan saran dan pertimbangan mengenai upaya pengawasan orang.(lna/aw)
