Jakarta,, Media Dayak
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut terbuka kritik dan unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial. Hal ini berlaku untuk menu yang dinilai baik maupun menu yang bermasalah, termasuk jika dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10.000 per porsi.
“Kami tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” ujar Nanik.
Ia juga mendorong agar setiap unggahan dilengkapi dengan keterangan mendetail, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan.
Menurut Nanik, keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari transparansi program dan perluasan pengawasan, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah unit pelaksana SPPG yang sangat banyak.
“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” tambah Nanik.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan tersebut. Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat saja.
“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting” katanya.
Sebagai program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, MBG terus diperkuat dari sisi kebijakan dan pengawasan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden juga telah meminta penguatan standardisasi dan kepatuhan pelaksanaan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi.
Setiap laporan masyarakat akan dijadikan bahan verifikasi lapangan dan perbaikan teknis, baik terkait kualitas menu, distribusi, maupun kepatuhan penyedia terhadap standar anggaran dan gizi. Langkah ini diharapkan mempercepat respons korektif serta mencegah terulangnya temuan serupa di kemudian hari.
Dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan luas secara kuantitas, tetapi juga terjaga dari sisi mutu dan akuntabilitas. Keterlibatan publik diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak Indonesia.(Ist/Lsn)
