Y Freddy Ering
Palangka Raya, Media Dayak
Dampak Pandemi Corona Virues Disease 2019 (COVID-19) sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, guna meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, pihak Pemerintah berinisiatif untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos).
Namun sampai sekarang, masih banyak masyarakat khususnya di wilayah Bumi Tambun Bungai yang belum menerima Bansos tersebut. Hal ini mendapat sorotan dari kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pengawasan anggaran COVID-19 dan tim pengawasan Bansos Pemerintah, DPRD Kalteng, Y. Freddy Ering mengatakan, saat ini pejabat publik harus terfokus lebih dulu kepada penyaluran Bansos, khususnya Bansos dari Pemerintah Pusat, sehingga mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi Pandemi.
“Kita berharap agar Pejabat Publik bisa terkonsentrasi pada penyaluran Bansos khususnya Bansos dari Pemerintah Pusat, baru salurkan Bansos dari Pemerintah Provinsi. Sebenarnya bisa saja disalurkan secara bersamaan, tapi dengan catatan ada pengaturan agar tidak membingungkan masyarakat,” ucap Freddy, saat dibincangi Mediadayak.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Rabu (20/05/2020).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengungkapkan, selain terkonsentrasi dalam penyaluran Bansos, hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah khususnya Pejabat Publik adalah mekanisme penyaluran dan pendataan. Hal ini bertujuan agar Bansos yang disalurkan tidak Tumpang-Tindih atau tidak merata saat disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
“Mekanisme dalam penyalurannya harus jelas. Mana Bansos dari Pemerintah Pusat dan mana yang dari Pemerintah Daerah. Jangan sampai bantuan tersebut tumpang-tindih atau tidak merata, inilah yang kita hindari. Oleh karena itu kita minta agar pejabat publik melalui dinas/instansi yang bersangkutan harus fokus,” tutup Ketua Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini.(Nvd)
