Meneropong Perilaku Truk Pengangkut “Emas Hitam” dan Sawit di Ruas Jalan Provinsi Wilayah Gumas

Catatan novri jkh [jurnalis media dayak.id]

Duduk di serambi rumah malam itu sembari menyeruput segelas kopi hitam, pikiran saya menerawang jauh terhadap perilaku truk-truk pengangkut “emas hitam [batu bara]” dan tandan buah segar kelapa sawit yang melintasi ruas jalan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melewati wilayah Gunung Mas (Gumas).

Bacaan Lainnya

Perilaku mereka [truk pengangkut “emas hitam” dan tandan buah segar kelapa sawit] jelas menimbulkan dampak kerusakan jalan/jembatan, kemacetan/antrian kendaraan, terjadinya kecelakaan bahkan tidak jarang akibat muatan yang berlebihan truk-truk itu sering tidak kuat menanjak bahkan ada yang terguling dan muatannya tumpah ke pinggir jalan.

Masyarakat menjadi muak dengan ulah mereka, kerusakan jalan/jembatan serta kemacetan/antrian kendaraan yang kerap terjadi. Bahkan baru-baru ini terjadi lagi kemacetan/antrian panjang kendaraan akibat kerusakan lantai jembatan Sei Tambakung Desa Tanjung Karitak.

Kekecewaan masyarakat kerap diekspresikan dalam bentuk aksi  damai turun ke jalan menuntut perhatian pemerintah agar truk-truk pengangkut batu bara dan sawit tidak melewati jalan negara/umum melainkan harus melewati jalan khusus (hauling). 

 
Ya, sejatinya mereka harus tau diri dan patuh pada aturan, dengan tidak mengangkut batu bara dan sawit melewati jalan negara/umum,tapi melewati jalan khsus yang harus mereka buat sendiri.

Saya masih ingat, salah satu aksi damai Aliansi Masyarakat Gumas Bergerak Aksi Blokade Jalan Umum di Desa Tanjung Karitak 5 Januari 2022 silam. Aksi damai itu terkait penanganan kerusakan jalan provinsi Palangka-Kurun yang melintasi wilayah Gumas.

Tuntutan dari Aliansi Masyarakat Gumas kala itu,yakni perusahaan besar swasta (PBS) wajib membuat jalan khusus berdasarkan Perda Kalteng Nomor 7 tahun 2012. Sebelum jalan khusus selesai dibuat, aliansi masyarakat memberikan kesempatan kepada angkutan PBS untuk melewati jalan umum dengan batas waktu maksimal satu tahun. Selanjutnya, berat muatan dan ukuran kendaraan mengacu pada UU RI Nomor 2 tahun 2009 dan Perda Kalteng Nomor 7 tahun 2012.

 
Tapi sayang seribu kali sayang,tuntutan Aliansi Masyarakat Gumas itu bak menguap tanpa wujud, tidak pernah menjadi kenyataan hingga hari ini. Truk-truk itu masih saja melenggang mulus melewati ruas jalan provinsi Palangka -Kurun yang melintasi wilayah Gumas.

Saya teringat pernah satu waktu berdiskusi dengan seorang kawan tentang kondisi yang ada. Kawan itu berkata, sejatinya truk pengangkut batu bara dan sawit  harus memiliki jalan khusus, bukan menggunakan jalan negara/umum.Selama truk-truk itu melewati jalan negara/umum, maka kerusakan jalan/jembatan tetap akan terjadi.

Lalu saya menimpali, ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah Gumas itu termasuk jalan kelas III ya, dengan Muatan Sumbu Terberatnya (MST) 8 ton, lebar kendaraan 2,1 meter, panjang 9 meter dan tinggi 3,5 meter. Kalau jalan khusus bagi truk pengangkut batu bara dan sawit, muatan MST nya lebih dari 10 ton, lebar kendaraan  2,5 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 4,2 meter.

Kawan itu menjawab dengan memaparkan bahwa dalam Perda Kateng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan BAB II Pasal 4 ayat 1 menyatakan, MST ruas jalan umum adalah 8 ton. Ayat 2 menyebutkan, kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum,yaitu kendaraan angkutan dengan MST paling tinggi 8 ton.
 
Pada BAB VIII pasal 16 ayat 1 menegaskan setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang tidak melalui jalan khusus sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
 
Kemudian, pada BAB IV pasal 12 ayat 1 menegaskan, pemda melalui Dinas Perhubungan Provinsi wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2 mengatakan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksut pada ayat 1 berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu-rambu lalu lintas.
 
Di pasal 17 BAB VIII menekankan setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Perda 7 Tahun 2012 dan diberi waktu paling lambat 3 tahun 6 bulan setelah pengundangannya untuk penyesuaian.

Saya lalu bertanya, perda 7 Tahun 2012 ditetapkan 15 Februari 2012 dan sampai sekarang,bagaimana pelaksanaan perda itu oleh pemerintah dan dinas terkait? Pemerintah dan dinas terkait harus melaksanakan dengan sepenuh hati perda itu. Buat apa perda dibuat kalau tidak dilaksanakan!?

Sejatinya aparat penegak hukum bersama pemprov dan pemkab menindak tegas oknum-oknum yang menggunakan jalan umum sebagai sarana mengangkut batu bara dan sawit. Tapi fakta dilapangan, truk-truk itu masih “berseliweran’ membawa “emas hitam’ dan sawit demi meraup keuntungan pribadi dan corporate.

Terkait jalan angkutan batu bara dan sawit, Presiden Jokowi pernah menegaskan seharusnya angkutan batu bara dan sawit memang melalui jalan khusus bukan jalan negara/umum.

 
Lalu kapan para pemilik PBS itu memiliki niat untuk membuat jalan khusus bagi angkutan batu bara dan sawit sehingga tidak lagi menggunakan jalan negara/umum?  Kapan pula pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki ketegasan menegakkan aturan yang ada? Apakah harus menunggu sampai jalan/jembatan itu mengalami kerusakan  parah dan terjadi banyak korban kecelakaan baru pemerintah bertindak dan para pemilik perusahaan itu membuat jalan khusus?
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait