Anggota DPRD Kalteng, Kasri Yani .(Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
Kondisi rusak berat pada ruas jalan provinsi Amin Jaya–Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan telah memaksa masyarakat melakukan perbaikan secara swadaya. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat pedalaman tersebut hingga kini belum mendapatkan penanganan signifikan dari Pemerintah Provinsi Kalteng.
Anggota DPRD Kalteng, Kasri Yani, yang baru melakukan reses di wilayah tersebut, menyampaikan keprihatinannya setelah menyaksikan langsung bagaimana warga berjuang mempertahankan akses transportasi yang semakin memburuk.
“Kerusakan ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun tanpa solusi menyeluruh. Saya sangat prihatin melihat bagaimana masyarakat harus memperbaiki jalan dengan biaya dan tenaga sendiri demi bisa beraktivitas,” katanya mengungkapkan, Selasa (25/11/2025)
Menurutnya, warga mengumpulkan dana secara mandiri untuk penanganan sementara. Pemilik mobil disebut menyumbang sekitar Rp500 ribu, sementara pemilik truk memberikan kontribusi hingga Rp1 juta. Dana tersebut dipakai membeli material dan membiayai operasional alat berat yang dipinjam dari perusahaan sekitar.
“Semangat gotong royong warga sangat luar biasa. Mereka mengerahkan tenaga dengan segala keterbatasan agar jalan ini tetap bisa dilalui. Ini bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi perjuangan agar anak-anak bisa ke sekolah, hasil kebun bisa terangkut, dan orang sakit bisa dibawa ke fasilitas kesehatan,” ungkapnya.
Kasri menuturkan bahwa upaya perbaikan yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya hanya berupa pengaspalan tipis sepanjang sekitar satu setengah kilometer, dan itu pun pada bagian jalan yang relatif datar. Sementara titik-titik yang mengalami kerusakan paling berat belum tersentuh penanganan.
“Perbaikan itu belum menyentuh titik paling kritis. Kondisi ini membuat masyarakat terus terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat pedalaman berhak mendapatkan infrastruktur yang layak dan perhatian yang setara dengan wilayah lainnya. Apalagi, jalur ini memiliki potensi sebagai akses penghubung menuju Kalimantan Barat, namun hingga kini belum masuk rencana anggaran tahun 2026.
Kasri berharap pemerintah provinsi dapat meninjau langsung lokasi kerusakan agar melihat sendiri kondisi di lapangan dan memahami urgensi penanganan.
“Pemerintah harus hadir, melihat, dan mendengar. Perbaikan jalan ini harus menjadi prioritas utama karena kebutuhan masyarakat tidak bisa terus menunggu,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar suara masyarakat tidak diabaikan. “Harapan warga sederhana: jalan yang aman dan layak untuk dilewati. Saya meminta pemerintah mengambil langkah nyata dan memberikan perhatian yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Kasri.(Ytm/Lsn)
