Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Sunarti saat pimpin Rapat Persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Kalteng, Senin (27/10/2025)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan persiapan menjelang kunjungan Menteri Hukum Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 November 2025. Kunjungan ini akan dirangkai dengan peresmian 1.571 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan yang telah terbentuk di seluruh wilayah Kalteng.
Rapat koordinasi persiapan kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/10/2025). Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, mewakili Plt Sekretaris Daerah.
Dalam arahannya, Sunarti menegaskan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen penuh untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.”Selaku pemerintah daerah, kami siap mendukung dan menyukseskan kegiatan peresmian Posbakum Desa/Kelurahan serta menyambut kunjungan Menteri Hukum Indonesia di Kalteng,” ujar Sunarti.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng, Hajrianor, melaporkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kalteng kini telah memiliki Posbakum yang siap diresmikan.
“Kami bersyukur, sebanyak 1.571 desa dan kelurahan di Kalteng kini memiliki Posbakum yang siap diresmikan. Sejak 18 September 2025, kami juga terus melakukan pendampingan dan pelatihan bagi para paralegal di tingkat desa dan kelurahan,” jelasnya.
Hajrianor menambahkan, Kalteng menjadi provinsi keenam di Indonesia yang akan dikunjungi Menteri Hukum dalam rangka peresmian Posbakum, setelah sebelumnya dilaksanakan di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, dan DKI Jakarta.
Rapat juga membahas berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan lokasi peresmian, daftar undangan kepala desa dan lurah, hingga dukungan fasilitas dan konsumsi peserta dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
Sunarti menuturkan bahwa hingga saat ini, persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 90 persen.
“Alhamdulillah, persiapan sudah hampir rampung. Rencana kegiatan dan rundown acara juga telah mendapat persetujuan dari pihak Menteri Hukum Indonesia,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalteng serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng, guna memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan lancar hingga hari pelaksanaan nanti.(MMC/YM/Aw)
