Asisten Ekbang Setda Provinsi Kalteng, Sri Winadarni, bacakan sambutan, Kamis (6/2/2025)(. Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, membuka secara resmi Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng, Kamis (6/2/2025).
Dalam sambutannya, yang mewakili Plt Sekda, Sri Widanarni menyampaikan bahwa tema pembangunan Provinsi Kalteng tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Kalteng Tahun 2025-2045, yakni “Penguatan Pondasi Transformasi”.
Ia menjelaskan bahwa prioritas pembangunan Provinsi Kalteng untuk tahun 2025-2026 meliputi:
1. Lumbung Pangan Nasional & Swasembada Pangan
2. Pusat Konservasi Internasional
3. Pusat Hilirisasi Industri dan Sektor Pengolahan
4. Peningkatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan, Air, serta Energi
Sri Widanarni juga memaparkan bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah berdasarkan RPJPD 2025-2045 akan dibagi menjadi tiga zonasi, yaitu:
Zona Barat (Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan)
Pusat hilirisasi sumber daya alam
Kawasan hub perdagangan besar
Konservasi taman nasional berkelanjutan
Zona Tengah (Kabupaten Gunung Mas, Katingan, Kota Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas)
Hub pusat perdagangan dan jasa
Pengembangan sentra pertanian terintegrasi
Zona Timur (Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)
Ia menekankan bahwa sinkronisasi, sinergi, dan harmonisasi antara sektor serta wilayah dalam pembangunan sangat penting untuk melayani kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
“Semua ini harus dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup harmonisasi, sinergisitas, dan sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta antar tingkat pemerintahan. Prioritas pembangunan provinsi harus dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian program dan kegiatan berbasis kewilayahan,” jelasnya.
Dalam penyusunan RKPD 2026, ia meminta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Hilirisasi sudah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Kita harus mendukungnya karena akan meningkatkan nilai tambah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya mempertahankan kualitas pembangunan infrastruktur serta mendukung ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Kalteng.
“Pembangunan sarana dan prasarana produksi harus didukung dengan ketersediaan bahan baku. Misalnya, pabrik pakan ternak harus memperhatikan pasokan bahan bakunya, salah satunya dengan mendorong peningkatan produksi jagung. Selain itu, sektor lain juga harus berperan dalam pemasaran hasil produksi untuk membantu menekan angka inflasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, menyampaikan bahwa Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 bertujuan untuk menjaring aspirasi dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, serta menyusun arah kebijakan pembangunan di Kalteng agar lebih terarah dan efektif,” ungkap Leonard.
Dengan pelaksanaan Konsultasi Publik ini, diharapkan RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026 dapat disusun secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.(MMC/Ytm/Lsn)
