Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi menyerahkan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.(Media Dayak/Ist)
Muara Teweh, Media Dayak
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD, Selasa (14/7/2026).
Dalam pemandangan umumnya, H. Suparjan Efendi menyampaikan apresiasi kepada Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi tersebut patut diapresiasi, namun kami berharap capaian itu bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan produktif,” ujar H. Suparjan Efendi.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tetap konsisten melaksanakan program pembangunan yang terencana dan memiliki skala prioritas.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bagi program prioritas, serta mengevaluasi perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah.
Selain itu, fraksi tersebut menilai pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD, optimalisasi pendapatan transfer, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam bidang pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan, mempercepat penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), mengendalikan inflasi, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan pelaku UMKM, serta meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah menegakkan secara konsisten peraturan daerah terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan kios yang mengganggu ketertiban lalu lintas di kawasan perkotaan.(Lna/Aw)
