H.M Rizal
Palangka Raya,Media Dayak
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan berbagai masukan terkait pelaksanaan pembangunan di Kalteng. Berbagai masukan itu disampaikan fraksi Golkar, dalam pemandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban (LPj) Gubernur terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng tahun anggaran 2018, pada Rapat Paripurna ke 3 masa persidangan II tahun sidang 2019, di gedung dewan, Selasa (19/6).
Sekretaris fraksi partai Golkar H.M. Rizal mengatakan, meski menerima LPj pelaksanaan APBD 2018, pihaknya juga memberikan masukan serta kepada pemerintah. Diantaranya, agar pemerintah kedepan selalu membangun sinergitas antar lembaga yang bermitra dalam setiap mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Kami dari fraksi partai Golkar juga meminta kepada pemerintah daerah agar selalu konsisten dalam membangun sarana infrastruktur yang berwawasan lingkungan, kata Rizal.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk terus memperluas serta membangun sentra-sentra industry kecil untuk UMK/UMKM bersama dengan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah.
Terpenting juga pemerintah daerah harus terus memberdayakan kembali badan usaha milik daerah (BUMD) secara professional yang dapat memberikan nilai tambah dalam pemasukan pendapatan asli daerah (PAD), saran Rizal.
Ditambahkan, pihaknya dari fraksi Golkar mencermati bahwa pelaksanaan APBD Kalteng tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan norma dan prinsif transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efesiensi dan efektivitas anggaran.
Kami juga melihat pelaksanaan APBD 2018 sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalteng. Hal ini terlihat dari proporsi dan penyerapan anggaran yang cukup maksimal dalam tahun 2018, pungkas Anggota Komisi D DPRD Kalteng ini. (Nvd)
