Empat Fraksi DPRD Gumas Beri Saran Untuk Bupati

Anggota DPRD Gumas saat mengikuti rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun sidang 2020, Selasa (11/08/2020).(Media Dayak/Ist)

Kuala Kurun, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Empat Fraksi di DPRD Gunung Mas (Gumas) memberikan saran untuk Bupati Jaya Samaya Monong (JSM). Saran diberikan pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun sidang 2020 di ruang sidang paripurna DPRD Gumas, Selasa (11/8/2020). Agenda rapat adalah pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati tentang Rancangan Perubahan APBD Gumas TA 2020 serta 4 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara (jubir) Nomi Aprilia menyarankan JSM untuk memerhatikan pemeliharaan lampu penerangan jalan, terutama pemeliharaan lampu dan kebersihan bundaran “Duhung” Kota Kuala Kurun.

“Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar dialokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan dalam Kota Kuala Kurun, karena sudah banyak yang rusak, dan itu sangat rawan kecelakaan lalulintas,” seru Nomi.

Fraksi Partai Demokrat melalui jubir Neni Yuliani menyarankan dibuat smart prioritas, mengingat pandemi virus Corona masih melanda, dan perlu prioritas kebijakan untuk menghadapi saat wabah dan pasca wabah.

“Fraksi Demokrat berpandangan, prioritas smart agro harus diutamakan 50 persen, smart human resources 30 persen dan smart tourism 20 persen,” tegas Neni.

Fraksi Gerakan Karya Bersatu melalui jubir Sahriah menyarankan JSM memerhatikan perbaikan jalan di Kecamatan yang banyak rusak parah akibat hujan turun terus menerus selama ini.

“Fraksi kami juga minta penjelasan secara rinci terkait dana aspirasi anggota Dewan yang katanya ada pemotongan dari Dinas terkait,” kata Sahriah.

Fraksi Partai NasDem-Hanura melalui jubir Riantoe menyarankan, menetapkan program prioritas dan program dampak ekonomi pasca Covid-19 harus benar-benar melihat asas manfaat bagi masyarakat Gumas.

Fraksi Partai NasDem-Hanura pun minta agar disampaikan laporan pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 sebelum pembahasan APBD Perubahan.

“Dalam rencana penambahan penyertaan modal untuk Perusda Gunung Mas Perkasa, kami minta penjelasan dasar hukum dan laporan hasil pekerjaan tahun berjalan dengan terperinci dan jelas,” tegas Riantoe.(Nov/aw)

image_print

Pos terkait