Kalangan DPRD Provinsi Kalteng saat meninjau langsung jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur.(Media Dayak/Novan)
Palangka Raya, Media Dayak
Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta PT Pertamina agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Permintaan itu terkait pengelolaan jalan eks Pertamina yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Pasalnya, penutupan akses jalan tersebut dinilai merugikan masyarakat sekitar khususnya para pengguna jalan.
Menurut anggota DPRD Kalteng Maryani Sabran, saat ini upaya penguasaan jalan kembali dengan cara pensertifikatan oleh Pertamina, sangat merugikan masyarakat yang telah lama menggunakan jalan tersebut. Sehingga dirinya pertanyakan data terkait penguasaan eks jalan tersebut oleh Pertamina. Namun, pihak Pertamina berdalih tidak membawa berkas tersebut.
“Harusnya sebagai perusahaan milik negara PT Pertamina dapat mengutamakan kepentingan masyarakat terkait jalan Eks Pertamina tersebut. Sebab, seluruh kekakayaan sejatinya untuk kesejahteraan rakyat,. Karena posisinya di Bartim, maka masyarakat di wilayah tersebut yang diutamakan. Bahkan kita sempat meminta data yang perwakilan Pertamina ada, tetapi mereka tidak mau memberikan data yang diminta. Setelah didesak, data diberikan kepada Ketua Komisi. Namun, kami belum tahu data yang diberikan terkait data apa,” ucap Maryani, saat dikonfirmasi mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Jumat (31/01/2020).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, kehadiran utusan Pertamina dari PT Petra Jasa juga bukan pimpinan yang dapat menjelaskan detail dan mengambil keputusan, sehingga saat pertemuan tersebut beberapa pertanyaan tidak dijawab.
“Kita juga sulit, karena yang hadir dari Pertamina bukan orang yang mengambil keputusan. Padahal kami sudah lama bersurat terkait kasus pertemuan yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda dengan Wakil Ketua DPRD Kalteng dan Komisi II DPRD Kalteng ini,” tukasnya.
Sementara itu, Perwakilan PT Pertra Jasa anak perusahaan PT Pertamina, Hartiono enggan komentari terkait data. Dan meminta Anggota DPRD Kalteng langsung meminta kepada Pertamina pusat.
“Kita tidak mungkin bawa-bawa berkas. Silakan tanyakan itu ke Pertamina secara langsung,” pungkasnya.(Nvd/aw)
