Palangka Raya, Media Dayak
Setelah beberapa tahun tidak terdengar kabarnya, rencana pembangunan kereta api (KA) di Kalimantan Tengah kembali dibahas di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), dimana dalam rapat itu, pihak Kementerian Keungan (Kemenkeu) memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan kereta api yang akan dibangun pihak swasta tersebut, yang sampai saat ini belum ada titik terangnya.
Padahal rencana pembangunan kereta api dari Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung tersebut telah mulai dipersiapkan sejak lima tahun lalu. Bahkan saat ini pembangunan rel kereta api tersebut kembali masuk dalam proyek strategis nasional dari pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Bumi Tambun Bungai ini. dimana rencana awal pembangunan rel kereta api ini akan dimanfaatkan dalam angkutan hasil alam di Kalimantan Tengah, baik itu untuk angkutan hasil pertambangan, perkebunan, dan berbagai hasil alam lainnya.
Namun, dalam pertemuan sejumlah Anggota DPRD Kalteng, memberikan sorotan apabila proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan. Salah satunya dari Anggota DPRD Kalteng Elissae Lambung,yang menanyakan, apakah dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan tenaga kerja lokal.
Pasalnya, masuknya kegiatan dari nasional yang akan masuk ke daerah ini, sudah seyogyanya memberikan dampat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Saya menyoroti tentang tenaga kerja, apakah nanti tenaga kerja itu bagaimana? Apakah nanti tenaga kerja dilibatkan atau hanya melibatkan tenaga asing dari luar saja,Ucap Elissae, disela berlangsungnya rapat pembahasan pembangunan Rel KA, diruang rapat Gabungan DPRD Kalteng, pekan lalu.
Wakil Rakyat dari daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, sangat penting agar kedepannya, bila memang pembangunan dilaksanakan, jangan sampai ada kesan masyarakat yang dilalui oleh pembangunan rel kereta api itu hanya menjadi penonton.
Karena yang namanya pembangunan inikan untuk masyarakat, makanya kita sangat penting untuk menanyakan masalah tersebut, Tegas anggota Komisi C, yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kepariwisataan ini.
Selain itu, smabungnya, dirinya juga kurang sependapat jika dalam pembangunan rel kereta api tersebut nantinya harus melibatkan keuangan dari pemerintah daerah.
Karena saat inipun Kalteng dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada, kita sudah pusing tujuh keliling untuk membaginya ke setiap bidang pembangunan,Pungkas Srikandi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.(Nvd)
