Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Kapuas Rajab SE.(Media Dayak/Ist)
Kasongan, Media Dayak
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Katingan tidak punyak hak atau tidak berwenang mengatur sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat. “Karena untuk SMA/SMK/sederajat itu sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (PDK) Provensi Kalteng,” kata Plt kepala Disdik Kabupaten Katingan, Kapuas Rajab SE kepada sejumlah media, Jum’at (20/11/2020) lalu.
Termasuk juga dalam hal proses belajar-mengajar dengan sistem tatap muka di situasi pandemi covid-19 ini “Artinya, jika ada SMA atau SMK di Kabupaten Katingan ini yang melaksanakan proses belajar-mengajar tatap muka, kami tidak berwenang melarangnya,” akunya.
Namun, jika Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat menurutnya merupakan kewenangan Disdik Kabupaten Katingan. “Sehingga, jika ada sekolah dari tingkat SD hingga SMP yang akan melaksanakan proses belajar-mengajar di situasi pandemi covid-19 ini, harus seizin Disdik dan gugus tugas Kabupaten Katingan,” ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar dengan sistem tatap muka dimaksud, khusus untuk SMA/SMK/sederajat, meskipun merupakan wewenang Dinas PDK Provensi Kalteng, namun dirinya berharap kepada sekolah yang bersangkutan dan Dinas PDK Provensi agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemkab Katingan dan Disdik setempat. “Karena siswa yang menimba ilmu di sekolah tersebut merupakan warga Katingan,” katanya.
Menjawab pertanyaan media, dirinya mengakui, semua sekolah di Kabupaten Katingan ini sejak diliburkan proses belajar-mengajar dengan sistem tatap muka lantaran pandemi covid-19, hingga sekarang, belum pernah ada satu SMA atau SMK pun yang berkoordinasi dengan Disdik Kabupaten Katingan.
“Sementara untuk wilayah kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sampai saat ini masih belum zona hijau,” pungkas mantan Kabag Umum ini. (Kas/Lsn)
