Dewan Minta PUPR Utamakan Penanganan di wilayah Rawan Longsor

Hj. Agus Suusilasani

Bacaan Lainnya

Palangka Raya, Media Dayak

    DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, agar penanganan ruas jalan di Bumi Tambun Bungai, khususnya ruas Benangin-Muara Teweh, Kabupaten Baruto Utara (Barut) diutamakan pada titik-titik yang rawan longsor.

Menurutnya anggota DPRD Kalteng, Hj. Agus Susilasani, untuk tahun ini ruas Benangin-Teweh sepanjang 55 kilometer, mendapat anggaran penanganan sebesar Rp49 miliar. Bahkan, agar pembangunan jalan yang menjadi kebanggaran masyarakat Barut tersebut dapat diselesaikan dengan baik, penanganannya menggunakan sistem multiyear.

Hal ini dikarenakan struktur tanah di wilayah jalan Provinsi ini, khususnya di beberapa titik mengalami longsor. Oleh sebab itu, dalam penanganan proyek jalan di wilayah ini, dirinya meminta agar PUPR dapat mengutamakan penanganan pada titik yang rawan longsor.

Kita minta untuk penanganan ruas Teweh-Benangin ini diutamakan pada titik-titik yang rawan longsor dan penanganannya harus maksimal,Ucap Agus Susilasani, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Jumat (8/3) kemarin

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barut, Barito Timur dan Barito Selatan menjelaskan bahwa ruas jalan ini merupakan ruas Food Estate atau jalan menuju wilayah pengembangan produksi pangan. Oleh sebab itu, meminta kalau bisa itu kontraktor yang menangani ruas jalan tersebut, segera melakukan penanganan.

Karena ruas inikan jalan Food Estate kita minta penanganannya harus serius. Kemudian di ruas yang parah juga daerah Mapuak sama Liju ini tempat pemukiman, kiranya dapat ditangani segera lah, harap Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi infrastruktur dan ketenagakerjaan ini

Srikandi dari Partai Nasdem ini juga mengingatkan kontraktor yang menangani ruas jalan ini dapat bekerja lebih cepat dan jangan menunggu anggaran dari pemerintah. Karena ruas jalan ini ditangani dengan sistem multiyear.

Jangan sampai pola penanganannya pakai pola reguler, jangan nunggu anggaran dari pemerintah,pungkasnya.(Nvd)

image_print

Pos terkait