Bupati Gumas Jaya Samaya Monong memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di halaman Kantor Bupati Gumas, Senin (27/4/2026).(Media Dayak/Novri JK Handuran)
Kuala Kurun, Media Dayak
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) justru menjadi panggung “kejujuran keras” dari Bupati Gumas Jaya Samaya Monong. Di tengah seremoni resmi yang sarat pesan optimisme, Jaya blak-blakan mengungkap dua persoalan krusial yang hingga kini masih membelit Gumas,yakni keterbatasan anggaran dari pusat dan pelaksanaan otonomi daerah yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak ke daerah.
“Yang pertama, anggaran yang terbatas dari pusat, terutama Transfer ke Daerah (TKD). Yang kedua, otonomi daerah ini masih setengah hati,” tegas Jaya kepada mediadayakj.id usai memimpin upacara di halaman Kantor Bupati Gumas, Senin (27/4/2026).
Jaya mengungkapkan, pernyataan itu bukan sekedar keluhan, melainkan refleksi nyata dari tantangan yang dihadapi Pemkab Gumas dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah berbagai keterbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menekankan bahwa otonomi daerah sejatinya membuka ruang luas bagi inovasi dan pengembangan potensi lokal. Namun, pelaksanaannya tetap harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Mendagri mengingatkan, kepala daerah dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi.
Di tengah kompleksitas tersebut, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan semata. Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah menjadi kunci. Faktanya, masih banyak daerah yang rentan terhadap krisis ekonomi, ancaman pangan, hingga bencana akibat perubahan iklim.
“Terobosan kreatif dalam koridor inovasi menjadi kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Tito dalam sambutannya.
Namun demikian, persoalan klasik masih membayangi. Dalam praktiknya, banyak daerah berjalan sendiri-sendiri dalam merencanakan pembangunan tanpa memperhatikan keterkaitan antarwilayah. Minimnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi hambatan serius.
Lebih jauh, Tito menyoroti belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah. Dampaknya, sering terjadi tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga rendahnya efektivitas pembangunan.
Tema Otda tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menurut Tito mengandung makna mendalam tentang kemandirian sekaligus tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa cita-cita besar tersebut hanya bisa tercapai melalui sinergi kuat antara pusat dan daerah.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar itu tidak akan tercapai secara optimal,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Bupati Jaya itu menjadi sinyal kuat bahwa daerah tidak lagi ingin sekedar menjadi pelaksana, tapi juga membutuhkan dukungan nyata agar otonomi daerah benar-benar berjalan utuh,bukan setengah hati.
Turut hadir di upacara tersebut Wabup Gumas Efrensia L P Umbing dan suami D K Mandarana,Sekda Richard,Unsur Forkopimda,Ketua TP PKK Ny Mimie Mariatie Jaya Samaya Monong,Kepala OPD dan undangan lainnya.(Nov/Aw)
