PEMBUKAAN KONSULTASI PUBLIK-Bupati Barito Utara H Shalahuddin membuka kegiatan membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 di Aula Bapperida Muara Teweh, Kamis pagi.(Media Dayak:ist)
Muara Teweh, Media Dayak
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 di Aula Bapperida Muara Teweh, Kamis (12/2).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Barito Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan dan perusahaan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, serta para peserta konsultasi publik.
Dalam sambutannya, Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. RKPD sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun anggaran.
“Melalui forum ini, kami membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD 2027, agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meneguhkan komitmen menjalankan program prioritas RPJMD 2025–2029, khususnya Tahap II, yakni Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah.
Ia memaparkan implementasi program strategis “11.12 Gaspol” dalam RKPD Tahun 2027, yang meliputi 11 program unggulan untuk mewujudkan kesejahteraan inklusif, antara lain pendidikan gratis 16 tahun, beasiswa prestasi, layanan kesehatan dengan BPJS gratis, balai latihan kerja, bantuan alat berat, santunan sosial, insentif bagi pengurus adat dan tokoh agama, ambulans desa dan sarana air bersih, peningkatan kesejahteraan ASN/PPPK/tenaga kontrak, bantuan tugas belajar S2/S3, serta penguatan lembaga adat.
Selain itu, terdapat 12 kegiatan prioritas infrastruktur yang difokuskan pada peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar, seperti pembangunan tiga jembatan utama, pelebaran jalan dalam kota dan akses bandara, penataan kawasan Muara Teweh Baru, pembangunan sport center di ibu kota kecamatan, Waterfront City, SPAM IKK, rehabilitasi RSUD Muara Teweh, penataan kawasan eks Bandara Beringin, hingga normalisasi Sungai Bengaris.
Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan “11.12 Gaspol” memerlukan sinergi dan komitmen bersama. Pemerintah daerah membuka ruang masukan hingga tahap finalisasi RKPD, dan setiap usulan akan dicatat serta diverifikasi untuk memperkuat dokumen perencanaan.
“Tahun 2027 adalah tahun aksi, ‘11.12 Gaspol’. Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas, saya yakin kita dapat mewujudkan target-target pembangunan yang telah kita tetapkan,” tegas H. Shalahuddin.
Forum konsultasi publik ini menjadi momentum penting dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Kabupaten Barito Utara berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.(lna/Aw)
