Plt.Kepala BKAD Gumas Daniel Bellesord,S.E.,M.Si.(Media Dayak/Novri J H)
Kuala Kurun, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) memastikan kondisi keuangan daerah masih terkendali meski kapasitas fiskal pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami tekanan akibat menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati Gumas Jaya Samaya Monong Melalui Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gumas Daniel Bellesord menegaskan, berbagai langkah penyesuaian telah dilakukan agar pengelolaan APBD tetap sehat, terukur, dan mampu menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. “Begini ya. Tekanan fiskal tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Gunung Mas saja, tapi juga dirasakan oleh banyak pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah maupun daerah lain di Indonesia yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Bellesord, Rabu (5/8/2026) di ruang kerjanya.
Bellesord menyebutkan, sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja sesuai kemampuan keuangan daerah. Prioritas anggaran diarahkan pada pembiayaan layanan dasar, pemenuhan program wajib, serta belanja yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Selain penurunan TKD, perubahan mekanisme penyaluran dana transfer juga menjadi faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Hal itu sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang mengatur perubahan persyaratan, tata cara, serta skema penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” jabar Bellesord.
Menurutnya, dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan pengelolaan keuangan agar penyaluran dana transfer dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Bellesord mengakui Pemkab Gumas tetap berkomitmen menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah diminta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui BKAD ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah tekanan fiskal yang terjadi. Pengelolaan APBD akan terus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan program prioritas dan pelayanan publik,” tegas Bellesord.
Dia menambahkan, Pemkab Gumas berharap dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, adaptif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan, stabilitas keuangan daerah tetap terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun ruang fiskal pada APBD 2026 mengalami penyesuaian.(Nov/Aw)
