Pertalite Tembus Rp 18 Ribu/Liter dan dugaan penyelewengan BBM. (Media Dayak / Ilustrasi)
Kuala Kurun,Media Dayak
Keresahan warga di Kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mulai mencuat, disebabkan Harga bahan bakar minyak (BBM) yang di duga mulai tak wajar, ditambah distribusi yang dinilai tidak merata, memicu tanda tanya besar sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kepada mediadayak.id, Jumat (17/4), bahwa dirinya terpaksa membeli Pertalite eceran dengan harga mencapai Rp18.000 per liter. Kondisi ini, menurutnya, sudah sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil seperti dirinya yang bekerja serabutan.
Tak hanya Pertalite, harga solar di lapangan disebutnya juga mengalami kenaikan signifikan, memperparah tekanan ekonomi warga yang bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari.
“Apakah tidak ada OPD terkait yang turun langsung memantau harga BBM di SPBU di Kota Kuala Kurun ini, khususnya di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir?” ujarnya dengan nada heran dan penuh kekecewaan sembari menyeka peluh di wajahnya.
Ia menilai, lemahnya pengawasan dapat membuka celah praktik kongkalingkong yang merugikan masyarakat. Warga ini pun mendesak agar Pemkab Gumas melalui OPD terkait segera turun tangan sebelum situasi semakin tidak baik.
“Kasihan masyarakat. Kami berharap juga pelangsir bisa ditertibkan. Kami yang bukan pelangsir ini justru sering tidak kebagian BBM,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Ia menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi BBM yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat umum harus gigit jari.
“Yang dapat justru oknum-oknum tertentu. Kami ini sering kehabisan,” ungkapnya.
Desakan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) pun menguat. Warga itupun meminta OPD terkait segera melakukan pemantauan intensif dan pengawasan ketat terhadap penjualan BBM di seluruh SPBU di Kota Kuala Kurun, serta menindak tegas oknum yang diduga bermain dengan pihak SPBU dalam distribusi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, warga itu khawatir dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM di Gumas.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas,” pungkasnya. (Nov/Aw)
