Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh saat menghadiri Musrenbang RPJMD di Gedung Pertemuan Umum Mantawara Tamiang Layang (foto;kamaru/brt)
Tamiang Layang.Media Dayak
Pemerintah kabupaten Barito Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pekasanaan ini dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 , yang di laksanakan di Gedung Pertemuan Umum Mantawara Tamiang Layang Rabu (16/1)
Musrenbang tersebut di buka oleh Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh , turut hadir Seketaris Daerah Bartim Ir Eskop, ketua komisi I DPRD Bartim Janjo Briano, kepala Bappeda Bartim Panahan Moetar, kepala Bappeda Provinsi Kalteng Yuren.S.Bahat.Bappeda Barito Selatan,Bappeda Kabupaten Tabalong,Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara serta SOPD Instansi Lingkup Pemkab Bartim.
Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh, mengatakan Musrenbang RPJMD adalah tahapan yang strstegis sebagai bentuk implementasi pendekatan partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Pada prinsifnya ujar Wabup dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan ,asukan sebagau bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir.
“Musrenbang ini adalah tahapan pertengahan dari total tahapan yang ada, Kemudian dilanjtkan penyusunan rancangan akhir RPJMD beserta rancangan Perda nya untuk disampaikan dan di bahas bersama DPRD ‘ ujarnya.
Selain itu ujar Wabup ,diharapkan Musrenbang ini disepakati sebagai target dan indicator program kegiatan yang didasari dari data yang ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta pengentasan kemisknan tetap menjadi focus utama .
“ Untuk itu kepala OPD berpikir cerdas, inovatif dan kreatif , dan harus melakukan berbagai hal agar target pembangunan slama kurun waktu lima tahun kedepan tercapai “ harapnya.
Melalui kegiatan ini tentunya memberikan sejumlah catatan penting , sebagai wujud proses perencanaan partisipatif dan bersikap bottop up dengan output yang terukur dan pertimbangan berbagai aspek ,terutama dari sisi pembiayaan sehingga didapat pagu pembiayaan program prioritas yang realities.
“ Masukan dari pemangku kepentingan ini merupakan masukan yang berharga untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan “ pungkasnya (Rsn)
