Asisten Setda Pimpin Rapat Penyepakatan Rancangan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Leonard S Ampung saat menyampaikan sambutan pengantarnya, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/3).(Media Dayak/MMC Kalteng)

Palangka Raya, Media Dayak

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Leonard S Ampung pimpin Rapat Penyepakatan Rancangan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalteng. Rapat berlangsung secara hybrid, digelar terpusat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/3).
 
Leonard S Ampung menyampaikan, bahwa Pemprov Kalteng menyambut baik dan mengapresiasi pertemuan rapat kali ini. Ia mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka melihat kelapa sawit di kawasan hutan Provinsi Kalteng yang memiliki luas wilayah mencapai 1,5 kali luas Pulau Jawa atau 15 Juta Ha lebih yang mana sangat signifikan. 
 
“Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Kalteng merupakan wilayah terluas di Indonesia. Saya berharap kegiatan yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan solusi maupun jalan keluar dari semua permasalahan ketidaksesuaian perizinan perkebunan kelapa sawit di Kalteng,” terangnya.
 
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan ini dengan memberikan data-data yang valid untuk memperoleh hasil kesepakatan yang ingin dicapai.
 
“Terpenting adalah komitmen bersama antara stakeholders bagaimana kita bisa menyelesaikan peta indikatif tumpang tindih pemanfaatan ruang ketidaksesuaian perizinan di bidang perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” ungkapnya.
 
Pada sisi lain, Leo menyampaikan rapat ini digelar guna menindaklanjuti Surat Kepmenko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang IGT (PITTI) Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalteng.
 
“Menko Perekonomian sebagai leading koordinatornya bersama-sama dengan sektor terkait untuk menyepakati rencana aksi kedepan. Jadi di inventarisir secara detail per koordinat berdasarkan peta indikatif yang mana masuk hutan lindung, hutan produksi dan seterusnya,” jelasnya.
 
Selanjutnya sambungnya, sampai ke pencabutan HGU. Faktor dominan penyebab tumpang tindih salah satunya regulasi dari tahun ke tahun yang berubah. (MMC/YM/AW)
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait