Anggota DPRD Gumas Evandi.(Media Dayak/Novri JKH)
Kuala Kurun, Media Dayak
Gejolak fiskal bakal mengguncang Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gumas Tahun Anggaran (TA) 2026 diyakini tergerus cukup signifikan sebesar Rp300 miliar lebih akibat pemotongan Transfer ke Daerah(TKD) dari pemerintah pusat. Komponen yang paling banyak berkurang yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Daerah.
Efek domino pun tak terhindarkan, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkab Gumas harus berkurang dan banyak program strategis Pemda juga harus ditunda.
Di tengah tekanan keuangan daerah tersebut, Anggota DPRD Gumas, Evandi memberikan solusi sementara yang dinilai cukup realistis.
Evandi menilai Pemkab Gumas harus segera mengambil langkah cepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak tersendat.
Salah satu solusi yang ditawarkan Evandi, yakni menarik kembali dana penyertaan modal pemkab Gumas yang selama ini ditempatkan di Bank Kalteng.
“Ya dana tersebut dapat dimobilisasi sementara untuk menutup kebutuhan belanja prioritas tanpa harus menunggu tambahan transfer dari pusat,” ujar Evandi, Sabtu (22/11/2025) melalui sambungan telepon.
“Saran saya, Pemkab Gunung Mas dapat menarik dana penyertaan modal yang ditempatkan di Bank Kalteng sebesar 50 persen. Dana 50 persen itu sebagai Solusi untuk penanganan program prioritas dan pembiayaan TPP ASN Pemkab Gunung Mas,” beber Evandi.
Legislator tiga periode dapil tiga itu menyatakan, Pemkab Gumas jangan ragu untuk memanfaatkan ruang keuangan yang masih ada, termasuk menarik dana 50 persen dari penyertaan modal di Bank Kalteng.
“Saya berpandangan opsi ini legal, aman, dan bisa membantu menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan TKD dan penurunan pendapatan daerah,” tegasnya.
Ia menandaskan menarik dana 50 persen dari penyertaan modal di Bank Kalteng bukan berarti menghentikan komitmen Pemkab kepada Bank Kalteng, tapi merupakan strategi sementara agar daerah tidak terjebak dalam krisis likuiditas.
“Begini ya, harus anda fahami, penyesuaian APBD, penyusutan TPP ASN, serta terpangkasnya DBH harus dijawab dengan kebijakan taktis, bukan sekedar menahan belanja, tapi bagaimana memastikan daerah tetap mampu menjalankan fungsi vitalnya, dimana pelayanan publik tidak boleh melambat hanya karena tekanan fiskal. Pemkab harus gesit mencari solusi,” tutur Evandi.
Evandi berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali pemotongan TKD, mengingat efek domino pemotongan itu sangat terasa terhadap stabilitas fiskal dan pelayanan publik di tingkat daerah.(Nov/Aw)
