Ir. Darliansyah, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) dan dr. Theodorus Sapta Atmaja, MM (Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan RSUD dr. Doris Sylvanus) menandatangani paket pengadaan barang dan jasa sebagai pengguna, saat kegiatan kickoff PBJ, di Aula Eka Hapakat Kamis (17/1).(Dayak Pos/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukan aksi nyata dalam penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2019. Aksi nyata itu, ditunjukkan pada pelaksanaan kegiatan kickoff 183 paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkup Pemprov setempat.
Dalam kegiatan yang dipimpin langsung Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri melalui Asisten II Setda Nurul Edy, Kamis (17/1), menjelaskan, kegiatan PBJ di lingkup Pemprov pada 2019 diikuti sebanyak 84 perusahaan penyedia. Sedangkan jumlah paket kontrak sebanyak 183 paket dari 34 OPD, dengan total nilai kontrak sebesar Rp587,842 miliar lebih.
“Seperti diketahui, APBD Kalteng 2019 sebesar Rp5,4 triliun lebih. Jumlah itu, terdiri dari dari belanja tidak langsung Rp2,6 triliun lebih dan belanja langsung Rp2,7 triliun lebih,” sebutnya.
Bahkan kalau dilihat secara cermat, lanjut Nurul, kickoff yang dilakukan berdampak positif pada penyerapan anggaran Kalteng pada triwulan I 2019, yakni sebesar 21,6 persen. Persentase itu sesuai dengan harapan Gubernur, bahwa triwulan I 2019 penyerapan anggaran harus mencapai 20 persen.
Dia menjelaskan, pelaksanaan kickoff lebih didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ pemerintah. Karena PBJ adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, lembaga maupun perangkat daerah yang dibiayai melalui APBN ataupun APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
“Dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya, PBJ memegang porsi dominan dan penting dalam menunjang kegiatan pembangunan. Selain itu dalam pelaksanaan PBJ, juga terjadi interaksi antara aparatur pemerintah, pengguna, serta penyediaan barang dan jasa secara sehat, dengan sistem tender dan pengguna online untuk seluruh paket-paket PBJ tahun anggaran 2019,” terangnya.
Nurul Edy menambahkan, kickoff yang dilakukan dimaksudkan untuk memastikan seluruh prosedur proses administrasi pembangunan daerah, dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan pemerintah daerah dapat segera berjalan tepat waktu. Muaranya, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2019.
“Lebih penting lagi bahwa, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan komitmen bersama antara eksekutif bersama legislatif se-Kalteng, untuk memercepat serapan anggaran 2019 melalui penerapan secara konsekuen prinsip-prinsip PBJ. Tentunya, dengan tetap menjamin kemitraan yang sejajar antara pemerintah, swasta, penyedia, pengusaha, rekanan, dan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan pembangunan,” ujarnya.
Sementara tujuan kegiatan itu, yakni mewujudkan kesamaan persepsi dan kesepahaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PBJ pemerintah. Kemudian meningkatkan koordinasi, sinergisitas, dan sinkronisasi seluruh stakeholder terhadap PBJ di Kalteng.
Selanjutnya, mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan jasa, modal dalam APBN dan APBD, sehingga terwujud efisiensi belanja negara atau daerah, dan persaingan yang sehat. Selain itu, sebagai upaya strategis dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
“Sebagai upaya strategis dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, yang ditandai dimulainya pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2019,” ucap Asisten II Setda Provinsi Kalteng.(YM)
