Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalteng Sutrisno pada acara ekspos dan Soft Launching Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalteng di aula DKP Provinsi Kalteng , Kamis (20/12), serta peserta yang hadir. (Dayak Pos/Limson)
Palangka Raya,Media Dayak
Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlass-FSVA) Provinsi Kalteng tahun 2018 terhadap 136 kecamatan di Kalteng terdapat 14 kecamatan (10,29 persen) prioritas 3 yang rentan terhadap rawan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalteng Sutrisno mengatakan, daerah yang termasuk kategori rentang tersebut terdiri dari kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) 5 kecamatan, Kabupaten Katingan 1 kecamatan, kabupaten Gunung Mas (Gumas) 5 Kecamatan, kabupaten Barito Selatan (Barsel) 2 Kecamatan dan Kabupaten Barito Utara (Barut) 1 Kecamatan.
“Indikotar utama pada wilayah yang rentan tersebut adalah tingginya konsumsi terhadap ketersediaan pangan, tingginya prevelensi balita stunting, tingginya angka putus sekolah pada wanita usia 15 tahun keatas, serta masih rendahnya jumlah tenaga kesehatan per kepadatan penduduk,” ungkap Sutrisno pada acara ekspos dan Soft Launching Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalteng di aula DKP Provinsi Kalteng , Kamis (20/12) .
Menurut Sutrisno, penangan kerentanan pangan tentunya perlu diarahkan kepada daerah-daerah rentan dengan focus pada sektor penyebab utama.
Dijelaskan Sutrisno, FSVA merupakan peta tematik yang mengambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan, sehingga dapat diketahui dimana wilayah yang terindikasi rentan terhadap rawan pangan, serta faktor apa saja yang menyebabkan keadaan tersebut.
“Hasil rekomendasi FSVA dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan kebijakan/program ketahahan pangan dan indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan,” ujarnya.
Hasil analisis FSVA dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk intervensi program peningkatan ketahanan pangan dengan melihat indikator utama yang dapat memicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Dan melalui FSVA Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pangan yang ada di wilayah, sehingga masyarakat akan tahan pangan, demikian Sutrisno. (Lsn)
