Anggota DPRD Provinsi Kalteng Junaidi. (Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menekan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama penanganan yang efektif dan berkelanjutan.
“Penanganan kejahatan di sektor perkebunan sawit tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan penguatan sistem, kesamaan pemahaman, serta kerja sama dari seluruh pihak terkait,” katanya, Junaidi, Rabu (7/1/2026)
Ia menegaskan, penguatan sistem pengawasan dan mekanisme penanganan harus menjadi prioritas agar setiap potensi pelanggaran hukum dapat dicegah sejak dini.
Tanpa dukungan yang kuat dari berbagai elemen, langkah penindakan yang dilakukan dikhawatirkan tidak memberikan hasil optimal dan tidak menyentuh akar permasalahan.
“Jika tidak ada koordinasi yang baik, upaya yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh,” katanya.
Selain aspek penegakan hukum, Junaidi juga menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai dampak kejahatan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Ia menilai, kejahatan di kawasan perkebunan tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah, keamanan masyarakat sekitar, serta keberlanjutan sektor perkebunan itu sendiri.
“Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar perkebunan juga perlu diperkuat agar kesadaran hukum meningkat dan potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan,” tambahnya.
Ia berharap, dengan kolaborasi yang solid dan langkah pencegahan yang terintegrasi, iklim usaha perkebunan di Kalteng dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.(Ytm/Lsn)
