Uji Publik Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah

Asisten III Setda Gumas Letus Guntur didampingi Kabapenda Edison, narasumber dan peserta usai membuka Uji Publik Ranperda PD dan RD di Aula Bappedalitbang Senin (20/3). (Media Dayak/Ist)

Kuala Kurun, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang), Senin (20/3).

Kegiatan dalam rangka sosialisasi dan menjaring masukan dari masyarakat terhadap Ranperda PD dan RD yang nantinya menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pungutan PD dan RD di Gumas sesuai perintah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Membacakan sambutan bupati, Asisten Administari Umum Setda Gumas Letus Guntur mengatakan pemerintah pusat telah menerbitkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD.

UU ini mewajibkan Pemda segera menyusun Perda terbaru tentang PD dan RD berdasarkan UU HKPD dalam satu Peraturan Daerah (Perda) paling lambat  5 Januari 2024.

“Jika tidak kita segerakan, tentunya dapat merugikan daerah kita secara fiskal, mengingat semakin lama menunda peraturan daerah ini, maka semakin besar pula potensi kehilangan pendapatan asli daerah,” ujar Letus.

Kepada pihak legislatif diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan Ranperda PD dan RD. Kepada seluruh perangkat daerah agar terus berkoordinasi dengan Bapenda, dikarenakan PD dan RD merupakan salah satu andalan sumber pendapatan asli daerah Gumas.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran guna meminimalisir adanya ketidaksepahaman dan kekeliruan dalam Perda PD dan RD.

Kepala Bapenda Edison dalam laporannya menyampaikan kegiatan bertujuan memenuhi ketentuan pasal 96 BAB XI UU Nomor 12 Tahun 2011. Mengetahui dan mendengarkan secara langsung penyusunan informasi rancangan tentang isi Perda Gumas tentang PD dan RD.

Menerima masukan dan saran dari semua pihak yang berguna dalam penyusunan untuk rancangan penyempurnaan Perda Gumas tentang PD dan RD.

Menyamakan persepsi dan kesepahaman untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam penyusunan Ranperda Gumas tentang PD dan RD.

Dilanjutkan paparan panjang lebar dan komprehensif dari narasumber biro hukum Setda Provinsi Kalteng Rorry Pramudya dan Doddy Wijayanto terkait penyusunan Ranperda tentang PD dan RD sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.

Kegiatan dihadiri beberapa kepala perangkat daerah dan pejabat eselon tiga serta undangan lainnya. (Nov/Aw)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait