Wabup Gumas Efrensia L.P Umbing Bersama Anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan. (Media Dayak/Novri JKH)
Kuala Kurun,Media Dayak
Kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diwacanakan mengalami pemotongan pada APBD tahun anggaran 2026,menuai respon dari Wakil Bupati (Wabup) Gunung Mas (Gumas) Efrensia L.P Umbing.
“Ya Kita sangat prihatin ya. Pemotongan dana transfer itu nantinya tentunya berimbas pada perencanaan yang sudah disusun. Visi misi Pemkab Gunung Mas terancam tidak tercapai atau lambat atau angka yang kita tetapkan tidak tercapai. Mudah-mudahan saja pengurangan itu ada kompensasinya ke darerah berupa program. Ya kita hargailah kebijakan pemerinah pusat itu,dan kita tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat Gunung Mas tidak terganggu,”ungkap Efrens kepada Media Dayak, Kamis (30/10).
Diakuinya, Dana transfer ke daerah selama ini menjadi salah satu sumber penopang utama Pembangunan di daerah. Pemotongan itu tentu membuat pemerintah daerah, harus memutar otak dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan program prioritas.
“Pemotongan itu tentunya memberi dampak besar bagi jalannya roda pemerintahan di daerah, terutama di sektor pelayanan publik dan sektor pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan” dan lainnya,” ujar Efrens dengan nada tegas.
Dengan pemotongan itu, Efrens menyebut Pemkab Gumas akan segera mencari sumber penopang PAD (pendapatan asli daerah),seperti pengembangan sektor pertanian dalam arti luas di Gumas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan, perikanan dan peternakan.
Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas perlu dilakukan tidak hanya demi meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat tapi juga menjadi pondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Pertanian dalam arti luas merupakan urat nadi ekonomi masyarakat yang potensinya di Gunung Mas sangat besar,dan jika dikelola dengan inovatif dan berbasis teknologi,akan memberi kontribusi nyata terhadap PAD kita,”kata Efrens.
Disebutkan Efrens, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas,perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan petani, pengolahan hasil pertanian,peningkatan SDM petani guna meningkatkan hasil produksi, membangun jaringan guna pemasaran hasil produk pertanian dan memelihara kepercayaan.
“Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga harus terjalin dengan baik,guna membangun kawasan pertanian terpadu yang bernilai ekonomi tinggi,” ucap Efrens menutup. (Nov/Aw)
