TINJAU HARGA – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai, dan sejumlah Kepala OPD terkait melakukan peninjauan harga bahan pokok di kawasan Pasar Blok R, Kuala Kapuas, Selasa (21/4/2026). (Media Dayak/Hmskmf)
Kuala Kapuas, Media Dayak
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai, dan sejumlah Kepala OPD terkait melakukan peninjauan harga bahan pokok di kawasan Pasar Blok R, Kuala (21/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya menjelang momen-momen tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketahanan Pangan, Kejaksaan, TNI/Polri, Satpol PP, hingga perangkat daerah lainnya.
Dalam keterangannya, Wabup Dodo menyampaikan bahwa peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan rutin inflasi yang diterima setiap hari Senin. Pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di pasar.
Ia menjelaskan, kunjungan ini juga bertujuan untuk mencermati adanya perbedaan atau disparitas data harga antarinstansi yang selama ini masih kerap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyamaan persepsi dan data agar informasi yang dihasilkan lebih akurat.
“Kita ingin ke depan data itu menjadi satu, tidak berbeda-beda. Hari ini kita lakukan cross-check di beberapa titik sampel untuk memastikan kesesuaian data,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dodo menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak seperti BPS, Bulog, dan pemerintah daerah dalam menyajikan data yang valid dan terintegrasi, terutama dalam pengendalian inflasi daerah.
“Kedepan kita ingin ada kesepahaman antarinstansi, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar berasal dari satu sumber data yang sama,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap dapat menjaga stabilitas harga serta meningkatkan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah.(hmskmf/Lsn)
