Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Sesuai dengan Instruksi Presiden, setiap kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk mengendalikan inflasi di wilayah yang dipimpinnya.
Menduduki posisi kedua tertinggi inflasi nasional pada periode September hingga November 2022 menjadi pukulan berat bagi masyarakat Kalteng. Daya beli masyarakat merosot tajam, sementara harga bahan pokok melambung tinggi.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai program, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), gerakan tanam cabai, pemanfaatan pekarangan rumah, serta pelaksanaan pasar murah atau pasar penyeimbang.
Dikatakannya, program pasar murah atau pasar penyeimbang merupakan upaya yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat yang terdampak inflasi.
“Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat secara bertahap. Dampaknya sangat signifikan, sehingga pada Oktober 2024, Kalteng berhasil mencapai posisi ketiga inflasi terendah secara nasional,” terang Gubernur, Sabtu (23/11/2024)
Pasar murah atau pasar penyeimbang difokuskan pada pengendalian inflasi, di mana pemerintah diperbolehkan memberikan subsidi harga bahan pokok hingga 95 persen. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Skema ini berbeda dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
Bantuan sosial (bansos) adalah berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut dapat berupa uang tunai, barang, atau layanan. Tujuan utama bansos adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan bantuan dalam situasi darurat.(Rls/YM/Aw)
