Wilin C. 0kamoto
Palangka Raya, Media Dayak
Kalnagan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mendorong Pemerintah untuk segera memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan simpang Penopa dengan Tapin Bini, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau.
Menurut anggota komisi IV DPRD Kalteng, yang membidangi infrastruktur, komunikasi dan ketenagakerjaan, Wilin C Okamoto, ruas jalan yang menghubungkan kedua wilayah ini banyak mengalami kerusakan. Padahal, ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama masyarakat dalam beraktivitas.
“Saat ini masyarakat terpaksa lewat jalan perusahaan karena kondisi jalan disana itu rusak cukup parah. Nah, kalau jalan perusahaan itu ditutup, maka tentunya berdampak bagi kelancaran arus tranportasi barang dan jasa bagi masyarakat disana,” ucap Wilin, saat dibincangi Mediadayak.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Jumat (23/10).
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dail) III, meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini juga mengungkapkan, panjang jalan tersebut sekitar 21 km, dimana sebagian kondisinya masih berupa tanah dan sebagiannya lagi sudah agregat.
“Ruas di Tapin Bini II itu sudah diaspal sebagian, sedangkan ruas yang di Penopa ke Tapinbini perlu juga untuk dilakukan peningkatan baik agregat ataupun pengaspalan. Mengingat ruas tersebut cukup strategis untuk kelancaran arus trasportasi barang dan jasa,” ujarnya.
Bahkan, sambungnya, apabila akses jalan Penopa-Tapin Bini itu bisa berfungsi baik dan lancar, maka disinyalir dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga dirinya berharap agar tahun 2021 ada tindaklanjut dari Dinas/Instansi terkait.
“Kalau ruas jalan provinsi tersebut tidak segera mendapat peningkatan, kami kuatirnya ketika jalan perusahaan ditutup, yang kasihan masyarakat. Karena salah satu akses utama masyarakat ke dari Lamandau ke Kudangan l, Kobar,” terang Legislator dari fraksi partai Golongan Karya (Golkar) ini.
“Selain itu, ruas tersebut sudah ada puluhan tahun sejak pemekaran kabupaten. Hanya saja belum optimal dalam hal peningkatan, sehingga saya rasa masih perlu perhatian serius pemerintah. Nah, terkait itu, sudah kami sampaikan dan semoga mendapat tindaklanjut dalam waktu dekat ini. Minimal masuk pada penanganan tahun anggaran 2021,” pungkasnya. (Nvd/Aw)
