Plh Sekda Sri Widanarni saat menghadiri secara virtual Rakor pengendalian inflasi bersama Mendagri RI, Senin (30/12/2024).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Plh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri RI dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (30/12/2024).
Rakor yang dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir ini membahas realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir menyoroti daerah dengan realisasi pendapatan APBD di bawah 80 persen. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam guna mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi.
“Ada kecenderungan mencantumkan target pendapatan yang besar supaya APBD terlihat besar, tetapi pada akhirnya menjadi minus. Tolong hal ini jangan sampai terjadi,” tegas Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya realisasi belanja yang efektif dan efisien serta mengingatkan potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, memaparkan perkembangan inflasi sepanjang 2024. Komponen inti mengalami inflasi 2,09 persen (y-to-d) dengan andil tertinggi dari emas perhiasan (0,34 persen), disusul kopi bubuk, minyak goreng, nasi dan lauk, sewa rumah, serta akademi/perguruan tinggi.
Sebaliknya, komponen harga bergejolak menunjukkan deflasi 1,89 persen (y-to-d) hingga November 2024. Pudji mencatat pola deflasi bulanan yang berulang sejak 2020 pada semester kedua. Namun, Desember biasanya mengalami inflasi harga bergejolak, dengan komoditas penyumbang utama seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Usai Rakor, Sri Widanarni menegaskan pentingnya pengendalian harga minyak goreng dan bahan pokok lain di Kalteng. Ia meminta agar ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, khususnya di Palangka Raya, serta harga-harganya terkendali.
“Kita harus terus melaksanakan pasar murah, tidak hanya menjelang Natal dan Tahun Baru, tetapi juga pasca-Nataru. Evaluasi terkait ketersediaan dan harga bahan pokok harus dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Sri juga meminta instansi terkait untuk mencegah masuknya ternak tanpa terdeteksi guna menghindari penyebaran penyakit hewan di wilayah Kalteng.
Selain itu, Sri mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan suasana kondusif di Kalteng. Ia menekankan perlunya sosialisasi lebih luas terkait stok beras agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.
“Ke depan, kita harus lebih gencar melakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras, demi kesejahteraan masyarakat,” tandas Sri.(MMC/YM)
