Pendampingan Proyek TP4D Tidak Ada Masalah

koswara

Kuala Kurun,Media Dayak

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari)Kabupaten Gunung Mas(Gumas),Koswara,mengemukakan pelaksanaan pekerjaan proyek fisik tahun anggaran 2018 yang mendapat pendampingam dari TP4D(Tim Pengawal,Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah(TP4D)Kejaksaan Negeri(Kejari)Gumas tidak ditemukan permasalahan.

“Seluruh proyek tahun 2018 yang didampingi TP4D,selesai sesuai ketentuan,tidak ada kelemahan ataupun pelanggaran,” kata Koswara,Minggu(13/1).

“Kalau ada proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pekerjaannya,TP4D langsung menegurnya,supaya pelaksanaannya sesuai aturan yang sudah ditentukan,sesuai RAB(Rincian Anggaran Biaya)dan gambar,” tukasnya.

“Bahkan kita rekomendasikan hasil pekerjaan tidak diterima apabila ditemukan penyimpangan.Tapi semuanya runs well(berjalan baik),”tambah dia.

Koswara akui,tidak semua kegiatan(proyek)OPD(Organisasi Perangkat Daerah)didampingi TP4D.

“2018 itu,OPD yang minta pendampingan TP4D,hanya dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi,Koperasi dan UKM,dinas Kesehatan,dinas Perikanan dan Bandar Udara Kuala Kurun.OPD lainnya tidak ada,” ungkapnya.

Sepanjang pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan,Kajari pastikan  tidak masalah dan sangat baik.Tapi andaikan OPD ragu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,baiknya minta pendampingan TP4D,supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan baik,sesuai ketentuan yang ada.

“Sudah ada TP4D,kenapa tidak dimanfaatkan,demi hasil pekerjaan yang baik.Jangan sampai bermasalah dengan hukum lantaran menyimpang dari ketentuan yang berlaku,” tegas Jaksa yang hobi membaca tersebut.

Rekananpun diingatkannya bekerja dengan baik,sesuai ketentuan,sesuai RAB dan gambar,jangan membuat pelanggaran yang akhirnya merugikan diri sendiri.

“Jangan karena mau dapat untung besar,melakukan penyimpangan,itu tidak baik.Kerja saja yang baik,kan untungnya sudah ditentukan,”imbuhnya.

Salah satu tugas dan fungsi TP4D,tambah Koswara,memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.(Nov/Lsn)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *