Wagub Kalteng Edy Pratowo foto bersama pejabat terkait lainnya usai menerima LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2022, di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Kamis (29/12). (Media Dayak Yanting)
Palangka Raya, Media Dayak
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2022 dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalteng M Ali Asyhar, bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Kamis (29/12).
Wagub mengatakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara sekaligus menjadi bagian pengejawantahan amanah masyarakat kepada pemerintah, merefleksikan pola demokrasi, dan sebagai kendali atas integritas pemerintah dalam upaya mempertegas prosperity development.
“Pada hari ini Pemprov Kalteng akan menerima LHP. Apapun hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya, harus kita terima sebagai potret atau cerminan tentang capaian kinerja yang telah kita laksanakan,” ucapnya.
Wagub berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi diri untuk perbaikan capaian kinerja yang masih perlu dibenahi di masa-masa yang akan datang.
“Harapan kami, dengan pengawasan dari BPK RI melalui penerapan nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalisme BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng akan memiliki peran dalam membangun dan memperbaiki manajemen tata kelola Pemda Provinsi Kalteng” terangnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng M Ali Asyhar menyatakan LHP ini bertujuan untuk mengendalikan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta aspek kinerja lainnya untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan.
Sedangkan pemeriksaan DTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, baik itu eksaminasi review atau prosedur yang disepakati.
“Kalteng berupaya melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan sesuai dengan rencana strategi BPK agar dapat menjawab isu-isu yang relevan dan aktual sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah serta hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat selama ini,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, Provinsi Kalteng pada semester II ini melakukan sembilan pemeriksaan yaitu dua pemeriksaan kinerja dan tujuh pemeriksaan. “LHP yang telah kami serahkan ini sebagai pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan strategi nasional pemberantasan korupsi pada Pemprov Kalteng,” bebernya singkat (YM/AW)
