Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026, secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng Senin (27/4/2026)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/4/2026).
Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir ini membahas perkembangan inflasi, khususnya fluktuasi harga komoditas di daerah yang dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang.
Dalam keterangannya, Yuas Elko menyampaikan bahwa fluktuasi harga di daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, terutama untuk kebutuhan yang masih bergantung dari luar daerah.
“Perubahan harga sangat bergantung pada pasokan. Gangguan pasokan dari luar daerah akan berdampak pada ketersediaan serta harga di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi karena kerap mengalami kenaikan harga secara berkala.
“Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, hingga beras sering mengalami kenaikan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak luas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yuas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. “Kita perlu mendorong kerja sama antar daerah, khususnya dengan daerah penghasil, agar pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu sumber,” pungkasnya.
Rakor ini juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk tantangan ketersediaan lahan, percepatan perizinan, serta sinergi antarinstansi.
Selain itu, turut disosialisasikan penyelenggaraan jaminan produk halal untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap sertifikasi halal dengan dukungan pemerintah daerah.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempercepat pembangunan perumahan, serta mengoptimalkan implementasi jaminan produk halal.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda serta kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.
Secara virtual, hadir pula Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono.(MMC/YM/Aw)
