Plh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemkumpol Akhmad Husain bacakan sambutan Plt Sekda Kalteng, Kamis (21/11/2024)(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Plh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol) Akhmad Husain membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Monitoring APBN serta DAK Fisik/Non-Fisik di Aula Inspektorat Provinsi Kalteng, Kamis (21/11/2024).
Dalam sambutannya, yang mewakili Plt Sekda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain menyampaikan bahwa Gubernur bertindak sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam mengawasi dan membina pelaksanaan urusan di tingkat Kabupaten dan Kota.
Ia memaparkan, berdasarkan laporan realisasi anggaran hingga 31 Oktober 2024, realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kapuas mencapai Rp691.682.032 (35,74%) dari pagu sebesar Rp1.935.550.000. Sementara itu, realisasi DAK Fisik/Non-Fisik di Kabupaten/Kota mencapai Rp1.345.953.112.485 (50,96%) dari total pagu Rp2.641.343.815.507.
“Serapan anggaran ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk bulan Oktober, yaitu sebesar 90%,” ujarnya. Ia mengimbau agar semua pihak yang bertugas dalam monitoring pelaksanaan anggaran segera mengambil langkah strategis dan inovatif.
“Hal ini penting agar realisasi anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan DAK Fisik/Non-Fisik dapat mencapai target mengingat Tahun Anggaran 2024 akan segera berakhir,” tambahnya.
Ia berharap rakor ini menjadi wadah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan DAK Fisik/Non-Fisik. Selain itu, forum ini juga diharapkan menjadi tempat berbagi pengalaman serta solusi atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.
Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tetty Harina, menyatakan bahwa rakor ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan oleh Bappeda serta bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Kalteng.
$Rakor ini juga bertujuan membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta mendorong pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya singkat (MMC/YM)
